Jakarta (KABARIN) - Tokoh muda Nahdlatul Ulama, Khalilur Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menilai Muktamar NU 2026 harus menjadi titik balik untuk memulihkan kepercayaan publik serta menegaskan kembali nilai-nilai organisasi agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan sempit.
Ia menegaskan, sebelum membahas figur kepemimpinan, NU perlu memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki integritas.
"Karena itu, sebelum membicarakan siapa yang akan memimpin, NU perlu memastikan satu hal bahwa kepemimpinan itu bersih," ujar Gus Lilur dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, muktamar tidak cukup dimaknai sebagai forum pergantian kepemimpinan, melainkan harus menjadi arena penentuan arah moral organisasi. Hal ini dinilai penting mengingat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama saat ini menghadapi krisis kepercayaan publik.
Gus Lilur menyoroti isu tata kelola haji, mulai dari kuota, katering, pemondokan, hingga pengadaan layanan, yang dinilai turut memengaruhi persepsi publik. Ia menekankan bahwa muktamar harus menjadi mekanisme korektif, bukan sekadar reproduksi kekuasaan.
Dalam pandangannya, NU tidak hanya organisasi keagamaan, tetapi juga jaringan sosial yang menopang kepercayaan publik. Jika kepercayaan tersebut terganggu, dampaknya tidak hanya pada organisasi, tetapi juga pada kohesi sosial yang lebih luas.
"Karena itu, Muktamar NU harus dimulai dari upaya memulihkan kepercayaan. Dan pemulihan itu tidak mungkin dilakukan tanpa integritas," tegasnya.
Ia juga menilai sosok pemimpin NU tidak perlu dibatasi latar belakang organisasi, selama memiliki komitmen terhadap nilai-nilai NU, berintegritas, dan tidak pernah terlibat praktik korupsi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip meritokrasi, di mana legitimasi kepemimpinan ditentukan oleh kualitas dan integritas.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa persiapan menuju muktamar terus berjalan. Kepanitiaan inti telah dibentuk oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar bersama Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.
Menurut Gus Ipul, saat ini pengurus tengah melakukan konsolidasi untuk melengkapi struktur kepanitiaan serta memastikan seluruh persiapan berjalan lancar.
Ia menambahkan bahwa ketentuan terkait peserta muktamar dan mekanisme pencalonan ketua umum telah diatur dalam AD/ART PBNU dan regulasi internal lainnya, termasuk pembentukan tim untuk menuntaskan seluruh keputusan yang diperlukan menjelang pelaksanaan muktamar.
Sumber: ANTARA