Jakarta (KABARIN) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mendorong kantor kelurahan agar tidak hanya fokus pada layanan administrasi, tetapi juga lebih terbuka dalam menampung berbagai keluhan warga.
“Saya meminta kantor kelurahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi membuka diri seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, masukan, saran, dan menyelesaikan persoalan-persoalan lapangan,” kata Pramono di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Senin.
Menurutnya, peran pemerintah harus benar benar terasa hingga level paling bawah. Ia menilai kelurahan bisa menjadi garda terdepan dalam membantu warga menghadapi berbagai persoalan sehari hari.
Tak hanya urusan administrasi, kelurahan juga diharapkan mampu ikut menangani masalah sosial seperti konflik rumah tangga, perceraian, hingga kasus kekerasan dalam rumah tangga.
“Itulah kondisi riil yang di masyarakat yang tentunya pemerintah harus hadir untuk hal-hal yang seperti itu di tingkat paling bawah,” jelasnya.
Pramono juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan di kelurahan, mengingat posisi mereka sebagai ujung tombak pelayanan publik.
Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta Dwi Oktavia mengungkapkan jumlah aduan masyarakat yang diterima sepanjang tahun lalu mencapai sekitar 2.600 laporan.
“Kalau kasus-kasus setahun itu kita mendapat laporan dari berbagai penyebab ya. Di tahun lalu ada sekitar 2.600 aduan. Tapi itu berbagai aduan, termasuk di antaranya adalah seperti perselisihan rumah tangga dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan itu tidak makin banyak,” kata Dwi.
Data tersebut menunjukkan masih tingginya persoalan sosial di masyarakat, sehingga peran kelurahan dinilai semakin penting sebagai tempat pertama warga mencari solusi.
Sumber: ANTARA
