Jakarta (KABARIN) - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyatakan bahwa penarikan pasukan TNI dari Lebanon dapat menjadi salah satu opsi apabila situasi di wilayah penugasan tidak lagi kondusif dan misi penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) tidak mampu menjamin keselamatan personel.
Kepala Biro Humas dan Data Informasi Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana, menegaskan bahwa keselamatan prajurit menjadi prioritas utama pemerintah.
“Apabila mandat UNIFIL tidak lagi mampu memberikan perlindungan bagi personel pemelihara perdamaian, maka penarikan pasukan lebih awal menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan,” ujarnya di Jakarta, Selasa.
Meski demikian, ia menilai hingga saat ini penugasan TNI dalam misi perdamaian di Lebanon masih dapat dilanjutkan dengan sejumlah pertimbangan. Pemerintah, kata dia, terus menerima laporan perkembangan situasi dari TNI serta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beirut untuk memetakan area rawan konflik dan menyiapkan langkah mitigasi.
Selain opsi penarikan, pemerintah juga membuka kemungkinan reposisi atau pemindahan pasukan ke lokasi yang lebih aman apabila situasi memburuk.
“Reorganisasi dan reposisi kekuatan pasukan dengan pertimbangan efektivitas perlindungan, bisa berupa pengosongan atau pemindahan pos satgas sesuai dengan situasi keamanan yang berlaku,” kata Honi.
Ia menambahkan, pemerintah juga berpegang pada komitmen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait transparansi, akuntabilitas, serta investigasi atas setiap insiden yang mengancam keselamatan pasukan penjaga perdamaian.
Di sisi lain, Indonesia tetap berkomitmen mendukung misi perdamaian dunia melalui pengiriman personel TNI ke UNIFIL.
Pemerintah diketahui kembali mengirim 780 prajurit Satgas Kontingen Garuda (Konga) UNIFIL pada akhir Mei 2026 untuk menggantikan personel yang telah menyelesaikan masa tugas selama satu tahun di Lebanon.
Sumber: ANTARA
