Jakarta (KABARIN) - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyampaikan bahwa sebanyak 1.738 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan sementara per 12 Mei 2026 karena tidak memenuhi standar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Berdasarkan data per 12 Mei 2026 terdapat 1.738 SPPG yang diberhentikan sementara atau suspend karena tidak memenuhi standar. Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) juga mengoperasikan call center SAGI 127 sebagai kanal pengaduan publik,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari penguatan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas program, di mana BGN terus melakukan inspeksi rutin terhadap pelaksanaan distribusi MBG.
Sepanjang 2026, tercatat 3.615 laporan masuk melalui layanan pengaduan SAGI 127. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan tata kelola program secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara.
“MBG bukan sekadar program makan siang, melainkan memiliki dampak nyata. Pada Januari 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menerbitkan laporan hasil survei monitoring dan evaluasi Program MBG,” ujarnya.
Berdasarkan survei tersebut, tingkat siswa yang menghabiskan seluruh porsi MBG meningkat dari 66,9 persen pada Juli 2025 menjadi 69,8 persen pada November 2025.
Selain itu, kualitas menu dan rasa juga dilaporkan mengalami perbaikan secara bertahap. Selama periode Januari hingga Oktober 2025, sebanyak 85,6 persen pemasok MBG mengalami peningkatan nilai penjualan.
Qodari menambahkan, mayoritas rumah tangga penerima manfaat juga menunjukkan tingkat persetujuan yang tinggi terhadap program tersebut, termasuk dalam aspek kemudahan memperoleh makanan bergizi, perubahan perilaku makan, hingga penghematan waktu dan biaya rumah tangga.
Sumber: ANTARA
