Jakarta (KABARIN) - Komnas Perempuan menyoroti masih tingginya risiko kekerasan dan diskriminasi yang dialami guru perempuan di dunia kerja. Mereka kerap menghadapi pelecehan, ketimpangan, bahkan kekerasan berbasis gender di lingkungan pendidikan.
Anggota Komnas Perempuan Devi Rahayu mengatakan bahwa laporan tahunan Komnas Perempuan 2024 mencatat guru perempuan rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan dalam relasi kerja. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perjuangan meningkatkan kesejahteraan guru tidak bisa dipisahkan dari upaya menghapus kekerasan berbasis gender di sekolah.
"Ironisnya, banyak guru masih berstatus honorer dengan gaji jauh di bawah kebutuhan hidup layak, bahkan di bawah upah harian buruh kasar," ujar Devi Rahayu.
Ia menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya perhatian negara terhadap kesejahteraan guru. Padahal, Pasal 28C dan Pasal 28D UUD 1945 menjamin hak warga negara untuk memperoleh pendidikan dan penghidupan yang layak. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebut guru berhak atas penghasilan dan jaminan sosial.
Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, jumlah guru di Indonesia pada semester I tahun ajaran 2024/2025 mencapai 3,19 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 72 persen atau lebih dari dua juta guru adalah perempuan.
"Data ini menunjukkan besarnya peran guru perempuan dalam menggerakkan dunia pendidikan di Indonesia. Namun profesi ini juga mencerminkan masih adanya ketimpangan gender di dunia kerja," kata Devi.
Ia juga menambahkan bahwa guru perempuan sering kali menanggung beban ganda, yakni tanggung jawab profesional di sekolah dan pekerjaan domestik di rumah. Sayangnya, beban tersebut jarang diakui sebagai bagian dari kerja produktif.
Komnas Perempuan berharap peringatan Hari Guru Sedunia bisa menjadi momentum untuk memperjuangkan keadilan dan perlindungan bagi seluruh tenaga pendidik, khususnya perempuan yang selama ini masih menghadapi ketidaksetaraan di dunia kerja.
