Saya khawatir kita sedang mencoba menyelesaikan masalah rupiah dengan instrumen yang salah
Jakarta (KABARIN) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai kebijakan Bond Stabilization Fund (BSF) perlu dikaji secara hati-hati apabila ditujukan untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Menurut Fakhrul, tantangan utama yang dihadapi Indonesia saat ini bukan lagi menjaga imbal hasil atau yield obligasi pemerintah tetap rendah, melainkan mengembalikan fungsi pasar keuangan agar mampu menarik arus modal masuk yang dibutuhkan untuk memperkuat neraca pembayaran dan menopang nilai tukar rupiah.
"Saya khawatir kita sedang mencoba menyelesaikan masalah rupiah dengan instrumen yang salah. Yang dibutuhkan pasar saat ini adalah kurva imbal hasil yang normal, bukan kurva yang terus ditahan dan distabilkan secara administratif," ujarnya di Jakarta, Rabu.
Fakhrul menjelaskan bahwa langkah Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin merupakan sinyal kuat bahwa stabilitas rupiah menjadi prioritas utama. Namun, efektivitas kebijakan tersebut bisa berkurang apabila pasar obligasi tetap diarahkan untuk mempertahankan yield jangka panjang pada level yang rendah.
"Bank Indonesia sudah mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada pasar melalui kenaikan suku bunga 50 basis poin. Namun apabila kurva imbal hasil tetap dijaga datar atau bahkan terbalik, maka pesan tersebut menjadi tidak konsisten. Pasar akan bertanya: apakah Indonesia ingin mempertahankan rupiah atau mempertahankan biaya bunga pemerintah?" katanya.
Ia menilai kondisi kurva imbal hasil Indonesia saat ini termasuk yang paling datar dalam beberapa tahun terakhir. Dalam situasi normal, investor seharusnya memperoleh imbal hasil lebih tinggi untuk investasi jangka panjang dibandingkan jangka pendek.
"Kurva imbal hasil yang sehat adalah kurva yang memiliki kemiringan. Ketika tenor satu tahun dan sepuluh tahun menawarkan imbal hasil yang hampir sama, maka ada sesuatu yang tidak berfungsi secara normal," jelasnya.
Menurut Fakhrul, kondisi tersebut justru mengurangi daya tarik Indonesia di mata investor global pada saat kebutuhan terhadap arus modal asing semakin besar.
Ia menambahkan bahwa persoalan utama yang dihadapi Indonesia saat ini berkaitan dengan neraca pembayaran. Meningkatnya impor energi, kebutuhan devisa sektor swasta, dan ketidakpastian ekonomi global membuat kebutuhan valuta asing dalam negeri terus meningkat.
Di sisi lain, pasokan devisa terutama berasal dari ekspor, investasi langsung, dan investasi portofolio. Karena itu, kemampuan menarik modal asing menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi.
"Pada akhirnya kebutuhan dolar dalam negeri harus dicocokkan dengan pasokan dolar yang masuk. Kalau kebutuhan valas meningkat sementara kita membuat aset keuangan Indonesia kurang menarik, maka tekanan terhadap rupiah akan terus muncul," terangnya.
Fakhrul menilai pasar obligasi pemerintah selama ini menjadi salah satu instrumen utama untuk menarik investasi asing. Namun mekanisme tersebut hanya akan berjalan efektif jika investor memperoleh kompensasi risiko yang memadai melalui tingkat imbal hasil yang menarik.
"Investor global membeli obligasi karena mereka mendapatkan yield. Kalau yield terus ditekan, maka alasan untuk masuk ke Indonesia juga berkurang," ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa porsi kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) saat ini sudah jauh lebih rendah dibandingkan satu dekade lalu. Karena itu, manfaat menjaga yield tetap rendah dinilai tidak sebesar sebelumnya, sementara dampak terhadap daya tarik pasar keuangan justru semakin terasa.
Fakhrul bahkan mengingatkan bahwa apabila tujuan BSF adalah memperkuat rupiah, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan efek sebaliknya.
"Kalau tujuan akhirnya adalah memperkuat rupiah, maka menahan kenaikan yield justru bisa menjadi kontraproduktif. Rupiah membutuhkan inflow. Inflow membutuhkan aset yang menarik. Aset yang menarik membutuhkan price discovery yang sehat," katanya.
Ia menilai saat ini merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk menyesuaikan arah kebijakan agar selaras dengan langkah moneter yang telah ditempuh Bank Indonesia.
Menurut Fakhrul, stabilitas rupiah tidak cukup dicapai melalui intervensi pasar valas atau kenaikan suku bunga semata. Yang lebih penting adalah memastikan neraca pembayaran tetap sehat dan Indonesia mampu menarik arus modal yang memadai untuk memenuhi kebutuhan devisa nasional.
"Rupiah pada akhirnya adalah cerminan dari keseimbangan neraca pembayaran. Jika kita ingin rupiah lebih kuat, maka kita harus memastikan Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik. Dan itu hanya bisa dicapai apabila pasar keuangan kita berfungsi secara normal," ucapnya.
"Sudah saatnya fokus kebijakan bergeser dari stabilisasi harga obligasi menuju stabilisasi neraca pembayaran. Karena rupiah tidak bisa distabilkan dengan kurva imbal hasil yang terbalik," tutup Fakhrul.
Pada perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan dan sempat menyentuh level Rp17.926 per dolar AS.
Sumber: ANTARA
