Jakarta (KABARIN) - Pemerintah menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027 dengan mengusung strategi “pro growth pro welfare” yang fokus pada pertumbuhan tinggi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu. Ia menegaskan bahwa strategi ini dirancang untuk mendorong ekonomi tumbuh lebih cepat tanpa meninggalkan aspek pemerataan kesejahteraan.
“Melalui strategi pro growth-pro welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan,” kata Purbaya Yudhi Sadewa.
Dalam rencana tersebut, pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen di tahun 2027. Target ini menjadi bagian dari tahapan menuju ambisi jangka panjang mencapai pertumbuhan 8 persen pada 2029.
Dari sisi investasi, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan berada di level 6,5 persen hingga 7,5 persen. Sektor yang didorong terutama yang memiliki nilai tambah tinggi agar bisa memperkuat struktur ekonomi nasional.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah akan terus melakukan deregulasi dan mempercepat penyelesaian hambatan investasi atau debottlenecking. Langkah ini dilakukan lewat penyederhanaan perizinan, penguatan kepastian hukum, dan koordinasi lintas lembaga agar iklim investasi lebih kondusif.
Di sisi fiskal, pemerintah menegaskan komitmen menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tetap sehat dan berkelanjutan. Caranya melalui optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, serta pengelolaan pembiayaan yang lebih hati hati.
Purbaya juga menyampaikan bahwa optimisme ekonomi ditopang oleh kinerja positif pada awal 2026. Pada triwulan I, ekonomi tumbuh 5,61 persen secara tahunan dengan inflasi terjaga di 3,08 persen, serta neraca perdagangan yang masih surplus. Cadangan devisa juga berada di level 144,9 miliar dolar AS atau setara 5,6 bulan impor.
Memasuki triwulan II, sejumlah indikator domestik menunjukkan tren membaik. Konsumsi masyarakat meningkat, kepercayaan konsumen tetap kuat, dan aktivitas sektor riil seperti penjualan kendaraan, konsumsi listrik, semen, hingga manufaktur ikut menguat.
Pemerintah menegaskan kebijakan fiskal akan terus dijaga agar responsif di tengah ketidakpastian global yang masih dipengaruhi geopolitik dan volatilitas pasar.
“APBN tidak hanya berfungsi sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang mampu melindungi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkualitas,” ujar Purbaya.
Sumber: ANTARA
