Jakarta (KABARIN) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman memberikan dukungan terhadap usulan Perum Bulog yang berencana menghadirkan program Beras Kita Premium sebagai upaya menjaga stabilitas harga beras premium di pasaran.
Usai mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (10/6), Amran menilai langkah tersebut sebagai inisiatif positif karena dapat menambah pilihan beras berkualitas bagi masyarakat sekaligus memperkuat peran Bulog dalam menjaga kestabilan pangan nasional.
"Oh itu (usulan program Beras Kita Premium dalam menstabilkan harga beras premium) bagus tuh. Bagus," katanya Amran.
Ia juga mendorong agar Bulog dapat memperbesar produksi beras premium agar kebutuhan pasar bisa terpenuhi lebih optimal dan keseimbangan pasokan tetap terjaga.
Amran menilai kehadiran beras premium dari Bulog berpotensi membantu menekan gejolak harga sekaligus memudahkan masyarakat mendapatkan beras berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau.
"Justru Bulog harus buat beras premium sebanyak banyaknya," ujarnya.
Meski demikian, Amran belum merinci lebih jauh terkait mekanisme pelaksanaan program tersebut. Ia menyebut pembahasan lanjutan masih akan dilakukan bersama pihak terkait.
"Nanti kita diskusi besok. Kan kita ketemu lagi di (Kementerian) Pertanian besok," kata Amran singkat sebelum meninggalkan kompleks DPR RI.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani sebelumnya mengusulkan program Beras Kita Premium dalam Rapat Koordinasi Terbatas Perkembangan Harga Komoditas Pangan di Jakarta, Selasa (9/10).
Program ini dirancang menyerupai skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP yang selama ini diterapkan untuk beras medium.
Menurut Rizal, harga beras medium relatif stabil, namun beras premium mengalami kenaikan sehingga diperlukan intervensi tambahan melalui program tersebut. Ia mengusulkan harga Beras Kita Premium berada di kisaran Rp14.900 per kilogram.
Meski begitu, usulan tersebut masih berada pada tahap pembahasan dan belum memperoleh persetujuan resmi dari pemerintah.
Program ini nantinya akan memanfaatkan stok beras pemerintah untuk menekan gejolak harga di pasar, sekaligus diharapkan menjadi instrumen tambahan dalam menjaga keterjangkauan beras premium bagi masyarakat.
Sumber: ANTARA
