Kami mendorong kementerian/lembaga mempercepat belanja dengan tetap memperhatikan seluruh tata kelola dan efisiensi dari kegiatan
Jakarta (KABARIN) - Pemerintah lagi ngebut buat menuntaskan target belanja sebesar Rp1.292,7 triliun dalam tiga bulan terakhir tahun 2025.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara bilang realisasi belanja pemerintah pusat sampai 30 September 2025 udah tembus Rp1.589,9 triliun atau sekitar 59,7 persen dari total proyeksi Rp2.663,4 triliun. Dari jumlah itu, Rp800,9 triliun digunakan untuk belanja kementerian dan lembaga, sementara Rp789 triliun untuk non-kementerian.
“Kami mendorong kementerian/lembaga (K/L) untuk mempercepat belanja dengan tetap memperhatikan seluruh tata kelola dan efisiensi dari kegiatan,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta.
Kalau dirinci, belanja pegawai sudah mencapai Rp237,2 triliun atau 77,8 persen dari target. Dari angka itu, Rp155,1 triliun digunakan untuk gaji dan tunjangan, sedangkan Rp82,1 triliun buat tunjangan kinerja.
Belanja barang juga sudah terealisasi Rp277,9 triliun atau 58,2 persen dari target. Sementara belanja modal baru Rp173,1 triliun atau 50,3 persen, dan belanja bantuan sosial (bansos) Rp112,7 triliun atau 75,5 persen.
“Belanja modal perlu percepatan, memang biasanya dari tahun ke tahun selalu meningkatnya di triwulan keempat, khususnya November dan Desember. Kami sudah menyampaikan kepada seluruh K/L untuk percepatan belanja modal ini, termasuk untuk pembangunan infrastruktur,” tambah Suahasil.
Kalau dilihat per sektor, belanja pendidikan udah sampai Rp411,7 triliun atau 56,8 persen dari total anggaran Rp724,3 triliun. Belanja kesehatan Rp132,4 triliun atau 60,6 persen dari Rp218,5 triliun, ketahanan pangan Rp81,2 triliun atau 56,1 persen dari Rp144,6 triliun, dan infrastruktur Rp170,1 triliun atau 42,3 persen dari Rp402,4 triliun.
Untuk program prioritas pemerintah, realisasinya mencapai Rp480,4 triliun atau 51,6 persen dari total Rp930,7 triliun. Dana itu antara lain dipakai buat Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (BPI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, serta stabilisasi harga dan pembangunan fasilitas publik.
Biar target belanja tercapai, pemerintah bakal mempercepat pelaksanaan proyek dan pengadaan barang dan jasa, memonitor rencana penggunaan dana supaya sesuai jadwal, serta mengidentifikasi hambatan biar bisa segera diatasi.
