Jakarta (KABARIN) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi menyetujui Rancangan KUHAP sebagai Undang-Undang baru lewat Rapat Paripurna pada Selasa. Sidang yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani berjalan lancar dan berakhir dengan persetujuan bulat dari seluruh anggota yang hadir.
"Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU KUHAP apakah dapat disetujui menjadi UU?" tanya Puan. Seluruh anggota rapat langsung menjawab “Setuju,” yang menandai pengesahannya.
Dalam kesempatan lain, Puan mengatakan bahwa laporan pembahasan yang dibacakan Ketua Komisi III Habiburokhman sudah sangat lengkap. Ia juga mengingatkan publik agar tidak mudah termakan informasi yang tidak benar mengenai KUHAP baru.
Di bawah ini penjelasan gampangnya untuk membantu Anda memahami apa itu KUHAP dan mengapa regulasi ini penting.
Apa itu KUHAP?
KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah aturan yang menjadi panduan aparat seperti polisi, jaksa, hingga hakim dalam menangani kasus pidana. Mulai dari penyelidikan sampai putusan, semuanya mengikuti prosedur yang diatur dalam KUHAP.
Mengapa KUHAP dibutuhkan?
Aturan ini disusun untuk membenahi proses hukum yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat. Contohnya laporan pencurian yang lama ditindaklanjuti atau kasus kekerasan seksual yang tak kunjung diselesaikan. Dengan aturan baru, proses hukum diharapkan bisa lebih cepat, adil, dan transparan.
Pengertian KUHAP menurut sumber hukum
Menurut penjelasan dari hukumonline, KUHAP memuat mekanisme penegakan hukum pidana secara menyeluruh. Aturannya meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. KUHAP menggantikan HIR yang sudah tidak sesuai perkembangan zaman dan menjadi dasar utama hukum acara pidana nasional.
Isi KUHAP juga mengatur hak serta kewajiban pihak-pihak dalam perkara pidana, termasuk tersangka, korban, jaksa, hingga hakim. Perlindungan hak asasi manusia selama proses peradilan juga menjadi poin penting di dalamnya.
Peran KUHAP dalam sistem peradilan pidana
KUHAP menjadi fondasi dari sistem peradilan pidana terpadu yang mengharuskan kerja sama antara penyidik, penuntut umum, dan hakim. Tujuannya memastikan proses hukum berjalan adil, terukur, dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.
Aturan turunan dan pelaksanaan KUHAP
Penerapan KUHAP diperjelas lewat aturan teknis, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 yang mengubah PP Nomor 27 Tahun 1983. Aturan ini mengatur penyidikan, penahanan, pengelolaan RUTAN dan RUPBASAN, hingga mekanisme pemberian ganti rugi serta rehabilitasi.
Tujuan utama KUHAP
KUHAP pada dasarnya dibuat untuk menemukan kebenaran materiil lewat proses hukum yang jujur dan sesuai ketentuan. Aturannya diharapkan bisa membantu mengungkap siapa pelaku kejahatan dan bagaimana suatu perkara harus diproses sampai persidangan selesai.
Kontroversi pengesahan KUHAP baru
Meski telah disahkan dan menggantikan aturan lama yang berlaku selama lebih dari empat dekade, KUHAP baru tetap menuai perdebatan. Sebagian pihak menilai ada pasal yang berpotensi memberi ruang penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Namun pemerintah dan DPR menegaskan bahwa aturan ini justru memberikan perlindungan lebih besar bagi warga, terutama kelompok rentan.
Perbedaan pendapat ini membuat pembahasan soal batas kewenangan negara dalam peradilan pidana kembali menjadi sorotan publik.
