Bayangkan perbedaannya. Di seberang jalan ada sekolah (sekolah umum atau negeri), tanahnya dibelikan negara, gurunya diangkat menjadi pegawai negeri, gajinya Rp4,5 juta. Di sini (madrasah) ada yang Rp50 ribu per bulan, ada Rp300 ribu
Jakarta (KABARIN) - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan kembali pentingnya perlakuan yang adil bagi madrasah agar tidak tertinggal jauh dari sekolah negeri, terutama soal anggaran dan penyediaan fasilitas pendidikan. Ia menyebut kesenjangan antara keduanya masih sangat mencolok di banyak aspek.
Saat rapat bersama Badan Legislasi DPR RI, ia menyoroti betapa timpangnya dukungan anggaran digitalisasi pendidikan yang diterima madrasah.
“Di tetangga kami, Dikdasmen itu, digitalisasi diberikan anggaran Rp10 triliun. Kita hanya Rp81 miliar untuk sekian sekolah,” ujar Nasaruddin.
Ia juga menjelaskan bahwa mayoritas guru di madrasah berstatus swasta dengan pendapatan yang jauh tertinggal. Sementara di sekolah negeri, sebagian besar guru berstatus pegawai negeri yang memiliki gaji lebih stabil. Perbedaan fasilitas pun sangat terasa, mulai dari gedung hingga sarana belajar.
"Bayangkan perbedaannya. Di seberang jalan ada sekolah, tanahnya dibelikan negara, gurunya diangkat menjadi pegawai negeri, gajinya Rp4,5 juta. Di sini ada yang Rp50 ribu per bulan, ada Rp300 ribu,” kata Nasaruddin.
Meski begitu, madrasah tetap menunjukkan kontribusi besar di dunia pendidikan. Banyak daerah bahkan lebih memilih mendirikan madrasah aliyah karena kualitas lulusannya dinilai mampu bersaing dengan sekolah umum.
Nasaruddin berharap RUU terkait pendidikan bisa membuka ruang keadilan lebih besar bagi madrasah, termasuk dalam hal pendanaan dan penguatan kelembagaan.
Ia menyoroti bahwa banyak pemerintah daerah enggan mengalokasikan anggaran karena melihat madrasah sebagai lembaga di bawah Kemenag, padahal mereka melayani banyak siswa dari keluarga kurang mampu dan menjadi bagian penting sistem pendidikan nasional.
“Maka itu saatnya sekarang ini untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa perhatian Presiden Prabowo terhadap masalah kesenjangan pendidikan harus menjadi momentum untuk memastikan madrasah tidak lagi terabaikan.
“Jangan sampai program pendidikan Pak Presiden kita itu lagi-lagi melupakan madrasah,” kata Menag.
