Jakarta (KABARIN) - Penerapan aturan zero ODOL atau kendaraan tanpa kelebihan muatan dan dimensi di jalan tol dianggap penting banget buat menekan angka kecelakaan sekaligus mengurangi kerusakan infrastruktur yang bikin boros anggaran negara.
Wakil Ketua Forum Masyarakat Transportasi Indonesia Deddy Herlambang bilang banyak orang takut aturan ODOL bikin inflasi naik, tapi riset menunjukkan dampaknya relatif kecil. "Kalau bagi orang transportasi, ini bukan masalah inflasi. Ini masalah keselamatan. Keselamatan itu nomor satu," kata Deddy di Jakarta, Senin.
Menurut Deddy, keberanian pemerintah dan pengelola jalan tol dalam menertibkan truk ODOL bakal jadi penentu suksesnya tata kelola logistik nasional. Truk ODOL memang sudah lama jadi masalah, tapi implementasinya selalu mundur. Program zero ODOL sempat ditargetkan berlaku penuh pada 2023, kemudian diundur ke 2025, dan kini dijadwal ulang ke awal 2027.
Data kecelakaan menunjukkan kontribusi besar dari kendaraan ODOL, terutama di jalan tol. Tahun 2023, 40 persen kecelakaan di tol terjadi karena rem blong akibat muatan overload. Sedangkan di jalan nasional, angkanya sekitar 10-12 persen. Deddy menekankan penanganan ODOL di jalan tol lebih mudah karena akses terbatas lewat gerbang masuk, dan pengelola jalan tol harus berani menolak truk ODOL sejak awal, apalagi teknologi sensor sekarang sudah bisa mendeteksi kendaraan kelebihan muatan dan dimensi.
Wakil Ketua MTI Pusat Djoko Setijowarno menambahkan ODOL tidak cuma bahaya buat keselamatan, tapi juga bikin negara rugi besar. Kerusakan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota akibat ODOL diperkirakan mencapai Rp47,43 triliun per tahun. Selain itu, ODOL bikin biaya logistik lebih mahal dan daya saing infrastruktur Indonesia menurun.
Data Korlantas Polri hingga Juli 2025 mencatat dari 63.786 truk pribadi, 79 persen kelebihan muatan dan 21 persen kelebihan dimensi. Dari 37.822 truk perusahaan, 68 persen kelebihan muatan dan 32 persen kelebihan dimensi. Total truk di Indonesia menurut BPS 2023 mencapai 6,09 juta unit, hampir setengahnya beroperasi di Pulau Jawa.
Presiden Prabowo Subianto menyerahkan penanganan ODOL kepada Kemenko Bidang Ekonomi, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan. Hasil diskusi lintas kementerian, lembaga, dan komunitas transportasi menghasilkan tiga fokus utama, yaitu pemberantasan pungli dalam angkutan barang, peningkatan kesejahteraan pengemudi, serta deregulasi dan sinkronisasi aturan logistik.
Pemerintah juga menyiapkan sembilan rencana aksi nasional zero ODOL dengan 47 output konkret, mulai dari pengawasan elektronik, penindakan kendaraan ODOL, pembangunan jalan khusus logistik, hingga insentif dan disinsentif bagi perusahaan yang patuh atau melanggar aturan.
