Jakarta (KABARIN) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menilai rumah susun subsidi bisa menjadi solusi untuk mengurangi backlog hunian di kota-kota besar.
“Yang kita percepat justru penyesuaian harga untuk rusun dulu, supaya permasalahan backlog perkotaan ini bisa mulai terurai dengan masuknya skema FLPP untuk rumah-rumah vertikal,” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho usai acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan 43 Bank Penyalur KPR Sejahtera FLPP bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2026 di Jakarta, Selasa.
Heru menjelaskan setelah pasokan rusun subsidi diperbaiki, penyesuaian harga per meter persegi dan per unit yang saat ini masih dalam proses finalisasi akan dikalibrasi ulang dengan indeks kemahalan konstruksi yang dirilis Badan Pusat Statistik.
BP Tapera juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan pemangku kepentingan lain terkait skema pembiayaannya.
“Kenapa? Karena rumah susun ini harga per unitnya lebih tinggi daripada rumah tapak, dengan alokasi fiskal yang ada. kemudian kalau harga per unitnya meningkat, tentunya ini bisa berpengaruh terhadap capaian total unitnya di 2026,” kata Heru.
Selain itu, Heru menekankan pentingnya menghitung sisi skema pembiayaan mulai dari uang muka, bunga, tenor atau jangka waktu pelunasan, hingga perlindungan asuransi untuk rusun subsidi.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebut rumah susun subsidi nantinya akan ada dua konsep yaitu rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sewa (rusunawa). Kedua konsep ini akan dibahas bersama pengembang, asosiasi pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya.
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2025