Jakarta (KABARIN) - Perum Bulog bersiap mengubah cara bayar gabah petani dengan sistem digital mulai 2026. Langkah ini jadi bagian dari upaya membenahi penyerapan hasil panen sekaligus menekan potensi penyimpangan di lapangan.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut digitalisasi pembayaran gabah kering panen dirancang agar transaksi antara Bulog dan petani berjalan lebih aman, cepat, dan terbuka.
“Pembayaran gabah ke depan kami rencanakan menggunakan sistem digital agar lebih aman, cepat, dan transparan,” kata Rizal dalam konferensi pers usai acara "Forwabul Fun Sport and Networking Session" di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan, rencana tersebut sedang dimatangkan bersama perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara. Nantinya petani akan memiliki rekening sendiri sehingga pembayaran bisa langsung masuk tanpa perlu transaksi tunai.
“Tujuannya juga untuk mengantisipasi potensi penyimpangan dan mengurangi risiko keamanan, baik bagi petani maupun petugas Bulog di lapangan,” ujar dia.
Selama ini, pembayaran tunai dinilai cukup berisiko karena nilai transaksi penyerapan gabah tergolong besar, terutama saat panen raya dengan volume tinggi.
Dalam kondisi tertentu, petugas Bulog harus membawa uang dalam jumlah besar ke lokasi penyerapan. Situasi ini dinilai rawan dari sisi keamanan dan pertanggungjawaban.
Rizal menambahkan, sebelum sistem digital benar benar diterapkan, Bulog akan melakukan sosialisasi lebih dulu. Sasaran sosialisasi mencakup petani, penyuluh pertanian lapangan, hingga aparat pendamping di daerah.
“Implementasi digital ini tentu bertahap dan kami pastikan petani memahami mekanismenya sebelum diterapkan secara penuh,” tuturnya.
Penerapan sistem ini juga akan menyesuaikan kesiapan masing masing wilayah, terutama terkait ketersediaan jaringan komunikasi di sentra produksi padi.
Bulog menilai digitalisasi pembayaran sejalan dengan target penyerapan beras pada 2026 yang makin besar, sehingga dibutuhkan sistem yang lebih efisien dan akuntabel.
Pada 2026, Bulog mendapat penugasan untuk menyerap hingga 4 juta ton beras. Angka ini meningkat dibandingkan target 2025 yang berada di level 3 juta ton.
Selain mendukung penyerapan, skema pembayaran digital diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan petani terhadap Bulog sebagai pembeli utama hasil panen nasional.
Rizal menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari modernisasi layanan Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
“Ini bukan hanya soal sistem pembayaran, tetapi bagian dari pembenahan tata kelola agar penugasan pemerintah bisa dijalankan dengan lebih baik,” ucapnya.
Bulog memastikan kebijakan pembayaran digital tetap mengutamakan kepentingan petani dan sejalan dengan arahan pemerintah dalam memperkuat sektor pangan.
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2026