Presiden Minta Perguruan Tinggi Percepat Kajian Efisiensi Penggunaan BBM

Jakarta (KABARIN) - Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi di Indonesia untuk segera melakukan kajian terkait efisiensi penggunaan bahan bakar minyak atau BBM.

Brian menjelaskan bahwa pemerintah melihat potensi besar dari kampus karena memiliki banyak tenaga ahli yang bisa membantu merumuskan solusi penghematan energi di tengah kondisi harga minyak dunia yang masih tinggi.

"Kita diminta mengkaji ya intinya, karena kita memiliki banyak kampus, pakar-pakar, guru besar itu kita mengkaji kemungkinan-kemungkinan untuk bisa dilakukan efisiensi, penghematan. Karena ini harga bahan bakar, harga minyak dunia masih tinggi, tentu kita tidak boleh lengah," kata Mendiktisaintek Brian Yuliarto di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan bahwa Presiden meminta agar kajian tersebut dilakukan secara cepat sehingga hasilnya bisa segera diterapkan, terutama yang berkaitan dengan pengurangan konsumsi BBM baik yang berasal dari impor maupun produksi dalam negeri.

"Bapak Presiden meminta kami dari Perguruan Tinggi melakukan kajian secara cepat. Sehingga kajian-kajian yang sifatnya bertujuan bisa memberikan penghematan terhadap BBM. Baik itu BBM impor, yang di dalam negeri, solar, bensin, maupun gas termasuk LPG, kompor itu bisa diatasi dengan segera," tambahnya.

Brian juga menyebutkan bahwa hasil penelitian dari kampus diharapkan tidak hanya sebatas teori, tetapi bisa langsung digunakan sebagai rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Fokus kajian mencakup berbagai sektor termasuk transportasi dan energi.

Salah satu arah yang didorong adalah percepatan penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi ketergantungan pada BBM. Selain itu, penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel juga menjadi perhatian karena dinilai masih cukup besar di sejumlah daerah.

Pemerintah mendorong agar pembangkit tersebut secara bertahap dapat digantikan dengan sumber energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya. Langkah ini dinilai lebih ramah lingkungan sekaligus lebih efisien dalam jangka panjang.

"Kalau itu bisa diganti, oleh Pak Presiden meminta PLTS, mana yang bisa segera diganti. Bahkan Pak Presiden meminta Indonesia tidak ada lagi diesel, karena secara harga tinggi, secara lingkungan juga kurang bagus. Kalau itu bisa diganti dengan renewable energi itu akan menjadi sangat baik," jelasnya.

Brian menyampaikan bahwa target penyelesaian kajian dari perguruan tinggi diharapkan dapat rampung sekitar April 2026 agar bisa segera disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi kementerian dan lembaga terkait.

Ia juga menegaskan bahwa langkah ini memiliki potensi dampak ekonomi yang signifikan, salah satunya dari pengurangan impor solar yang diperkirakan dapat menghemat hingga puluhan triliun rupiah.

Saat ini, berbagai perguruan tinggi di Indonesia sudah mulai menjalankan proses penelitian tersebut sebagai bagian dari kontribusi akademik untuk mendukung kebijakan energi nasional yang lebih efisien.