Menkeu: Stok Pupuk Nasional Aman, Indonesia Siap Ekspor di Tengah Krisis Global

Jakarta (KABARIN) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa stok pupuk nasional saat ini dalam kondisi aman, bahkan berpotensi untuk diekspor di tengah krisis produksi pupuk yang terjadi di sejumlah negara akibat konflik di Timur Tengah.

Menurutnya, skema subsidi pupuk yang dibayarkan di awal tahun menjadi salah satu faktor penting yang menjaga stabilitas produksi dalam negeri.

“Karena kita bayar subsidi pupuk di depan, lebih dari Rp20 triliun di awal tahun. Jadi cost of capital mereka turun, tidak perlu pinjam ke bank,” ujar Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan, mekanisme pembayaran subsidi di muka membuat produsen pupuk tidak terbebani kebutuhan modal kerja, sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi. Subsidi tersebut diberikan berdasarkan selisih antara harga komersial dan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dengan kondisi tersebut, produsen pupuk disebut dapat beroperasi lebih cepat dan efisien dalam memenuhi kebutuhan domestik.

“Mereka bisa beroperasi dengan cepat dan lebih efisien. Kalau punya duit kan gampang beli ini, beli itu. Sehingga kita sekarang produksinya, kata Menteri Pertanian, sudah tinggi dan bahkan siap ekspor ketika dunia lagi pusing di pupuk,” katanya.

Purbaya menambahkan, situasi produksi pupuk Indonesia berbanding terbalik dengan sejumlah negara lain yang terdampak ketegangan geopolitik, termasuk konflik Iran–Amerika Serikat yang mengganggu rantai pasok global.

Gangguan jalur distribusi di Selat Hormuz serta kenaikan harga gas alam disebut telah meningkatkan biaya produksi pupuk, khususnya urea, di berbagai negara dan memicu kelangkaan di pasar global.

“Padahal kita mikirnya (krisis) BBM (bahan bakar minyak) aja, tapi di World Bank dan IMF juga disebutkan pupuk,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut beberapa negara seperti India, Australia, Filipina, dan Brasil telah mengajukan permintaan impor pupuk urea dari Indonesia. India bahkan disebut meminta sekitar 500 ribu ton, sementara Australia menyepakati pengiriman tahap awal 250 ribu ton.