News

Pramono Berharap Penambahan Sekolah Swasta Gratis Tekan Angka Anak Tak Sekolah di Jakarta

Jakarta (KABARIN) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap penambahan sekolah swasta gratis di ibu kota dapat menekan jumlah anak yang tidak bersekolah akibat kendala ekonomi.

“Kita mulai sekarang ini dengan 103 (sekolah), tentunya mudah-mudahan akan semakin memperkecil, mempersempit peluang anak Jakarta untuk tidak bisa sekolah karena tidak mampu,” ujar Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Selain program sekolah gratis, Pemprov juga menjalankan sejumlah program lain seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta kebijakan pemutihan ijazah.

Menurut dia, berbagai program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Jakarta.

“Saya bersama jajaran DPRD Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan pendidikan itu menjadi hal yang sangat khusus dan penting,” kata Pramono.

Sebelumnya, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menilai program sekolah gratis perlu diperluas agar seluruh anak dapat mengakses pendidikan.

Pernyataan itu merespons data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mencatat jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Jakarta Utara mencapai lebih dari 22 ribu.

"Salah satu jalan keluar itu sekolah swasta gratis harus menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta, jangan hanya 103 sekolah," tegas Jhonny.

Ia menambahkan persoalan anak tidak sekolah tidak hanya disebabkan faktor ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan budaya. Masih ada orang tua yang belum memandang pendidikan sebagai hal penting.

Karena itu, ia mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pendidikan.

"Betul-betul, Pemprov harus proaktif jemput bola ke masyarakat. Disdik DKI Jakarta juga harus melakukan sosialisasi kepada orang tua bahwa pendidikan adalah hal yang penting," ujar Jhonny.

Ia juga berharap Komisi E DPRD segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta guna membahas persoalan tersebut secara lebih komprehensif, mengingat pendidikan menjadi isu strategis bagi Jakarta sebagai kota global.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2026
TAG: