Keputusan akan ditentukan oleh pemerintah daerah melalui koordinasi dengan Kementerian Agama dan instansi teknis setempat
Jakarta (KABARIN) - Kementerian Sosial Republik Indonesia memastikan akan terus mengawal proses pemulihan para korban kasus pelecehan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah saat ini fokus memberikan perlindungan dan pendampingan menyeluruh bagi para korban, mulai dari rehabilitasi hingga pemberdayaan ke depannya.
"Kami bersepakat untuk melakukan langkah-langkah pemulihan bagi seluruh korban, sekaligus memikirkan bersama masa depan seluruh santri di pondok pesantren tersebut agar tetap bisa meneruskan pendidikannya," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Saifullah juga menegaskan pemerintah berada di pihak korban dan sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan kasus tersebut.
Dalam pertemuan bersama sejumlah korban yang didampingi orang tua dan pengacara di Pati, ia menyoroti pentingnya memastikan para santri tetap mendapatkan akses pendidikan di lingkungan yang aman dan nyaman.
Terkait keberlanjutan pendidikan para santri di pondok pesantren tersebut, keputusan nantinya akan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah daerah bersama Kementerian Agama Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya.
Selain itu, Kemensos juga akan melakukan pemetaan kondisi para korban dan keluarganya agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan masing-masing.
"Insyaallah, pendampingan akan dilakukan sampai tuntas. Kami juga mengutuk keras kejadian ini dan meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman seberat-beratnya, bila perlu seumur hidup, agar menjadi pembelajaran bagi semua pihak," tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengapresiasi dukungan Kemensos dalam penanganan kasus tersebut.
Menurut Risma, kasus pelecehan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo kini sedang ditangani serius oleh lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan keadilan bagi korban sekaligus menjaga keberlangsungan pendidikan santri lainnya.
Pemerintah Kabupaten Pati juga disebut sudah menyiapkan sejumlah program bantuan untuk para korban.
"Kami telah membentuk satuan tugas khusus untuk penanganan lanjutan yang berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan guna memastikan seluruh aspek, baik hukum maupun sosial, tertangani dengan baik," kata Risma.
Editor: Raihan Fadilah
Copyright © KABARIN 2026