Urgensi menaikkan harga BBM ini saya perkirakan terkait dengan strategi pemerintah dalam mempertahankan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS...
Jakarta (KABARIN) - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad), Bonti Wiradinata, menilai kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sekaligus meredam tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Urgensi menaikkan harga BBM ini saya perkirakan terkait dengan strategi pemerintah dalam mempertahankan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta mengatasi tekanan APBN yang terjadi sebagai akibat pelemahan rupiah tersebut,” ujar Bonti dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax pada dasarnya mengikuti dinamika harga minyak dunia dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Jika kedua faktor tersebut mengalami tekanan dalam jangka waktu panjang, pemerintah perlu melakukan penyesuaian agar tidak menambah beban fiskal.
Menurut Bonti, kebijakan menahan harga BBM dalam beberapa waktu terakhir merupakan langkah yang cukup membantu masyarakat karena memberikan ruang stabilitas ekonomi dan psikologis. Namun, penundaan terlalu lama dalam penyesuaian harga justru dapat memperbesar tekanan bagi negara maupun badan usaha energi.
Ia juga menilai bahwa menjaga harga BBM nonsubsidi di bawah harga keekonomian dalam jangka panjang dapat membebani arus kas serta meningkatkan kebutuhan kompensasi energi dari APBN. Oleh karena itu, penyesuaian harga dinilai sebagai langkah yang lebih realistis untuk menjaga kesehatan fiskal.
“Dengan menyesuaikan harga, pemerintah meminimalisir potensi pembengkakan biaya kompensasi energi. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa APBN tetap fokus pada pembiayaan prioritas lain,” kata Bonti.
Meski demikian, ia menilai risiko gejolak sosial akibat kenaikan Pertamax relatif lebih terkendali dibandingkan dengan BBM bersubsidi, karena pengguna Pertamax umumnya berasal dari kelompok masyarakat yang memiliki fleksibilitas lebih dalam pola konsumsi energi.
Senada dengan itu, Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo menyatakan bahwa harga BBM nonsubsidi memang sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Rio menekankan bahwa jika terjadi kenaikan harga Pertamax, maka harus diiringi dengan peningkatan kualitas layanan kepada konsumen.
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan produk dan layanan yang sepadan dengan harga yang dibayarkan, termasuk jaminan kualitas BBM, kemudahan akses, keandalan distribusi, ketepatan takaran, serta pelayanan yang lebih baik di SPBU.
“Konsumen tidak boleh hanya diminta menerima kenaikan harga tanpa memperoleh peningkatan manfaat dan kualitas layanan yang sepadan,” kata Rio.
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2026