Jakarta (KABARIN) - Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk kembali mengaktifkan dana patroli dan dana Bhabinkamtibmas agar anggota di lapangan tidak lagi mencari pembiayaan secara tidak resmi saat bertugas.
Safaruddin menilai, ketika masih bertugas sebagai anggota Polri, skema dana patroli dan dana Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) sudah tersedia dan dapat digunakan untuk mendukung operasional personel di lapangan. Namun, ia menyebut saat ini anggaran tersebut dikabarkan tidak lagi berjalan.
“Dana itu harus dicairkan dulu, baru (anggota Polri) berangkat melaksanakan tugas, supaya di jalan nggak cari-cari lagi, nggak nyetop-nyetop lagi, nggak ngumpet-ngumpet di belakang lampu merah,” kata Safaruddin dalam rapat anggaran bersama Polri di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Ia mengingatkan bahwa Komisi III DPR RI sebelumnya juga telah memperjuangkan keberadaan dana operasional tersebut agar dapat membantu tugas anggota Polri, terutama dalam kegiatan patroli dan pelayanan masyarakat.
Menurutnya, dana itu bahkan dapat disesuaikan besarannya berdasarkan tingkat risiko tugas yang dijalankan personel di lapangan.
“Dulu di Kaltim saya bilang, kalau masyarakat tidak punya uang, kehabisan bensin di tengah jalan, terus ada polisi yang lewat, setop polisi itu, minta duit sama polisi, karena polisi itu ada duit (dana patroli),” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dana operasional tersebut perlu tetap ada, terlebih dengan meningkatnya anggaran Polri setiap tahun, namun tetap harus disertai pengawasan ketat di tingkat polres dan polsek.
Selain itu, Safaruddin juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran untuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan agar tidak menghambat penanganan laporan masyarakat oleh kepolisian.
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2026