Pembiayaan itu melalui Agrinas, melalui kredit di Bank Himbara, kemudian di-empowerment sebagian dengan Dana Desa
Jakarta (KABARIN) - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyebut program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja jika target pembangunan 80.000 unit koperasi tercapai pada 2029.
“Setiap gerai KDKMP melibatkan satu manajer yang telah mengikuti rekrutmen nasional, serta 17 pekerja lokal yang seluruhnya diprioritaskan berasal dari desa setempat,” kata Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, KDKMP diharapkan menjadi investasi sosial dan ekonomi jangka panjang yang tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Penguatan ekonomi berbasis koperasi ini disebut juga akan memperluas akses masyarakat terhadap barang dan jasa dengan harga terjangkau, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di tingkat desa.
Di sisi lain, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa KDKMP tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung sehingga tidak dapat disamakan dengan program yang sepenuhnya bergantung pada dana negara.
“Enggak, yang perlu dievaluasi apanya begitu lho? Koperasi Desa Merah Putih ini kan mekanismenya bukan APBN. Jadi enggak ada kaitannya dengan APBN,” ujar Misbakhun.
Ia menjelaskan, pembiayaan KDKMP bersumber dari berbagai skema, termasuk kerja sama dengan Agrinas, kredit perbankan Himbara, serta pemberdayaan Dana Desa.
Misbakhun menambahkan, program yang baru berjalan ini masih difokuskan pada peningkatan kualitas operasional, bukan sekadar jumlah unit yang dibangun.
“Kan ini baru berjalan, baru tahun ini KDMP itu dijalankan. Pak Ferry mengatakan ada 11.000 yang sudah dibangun, kemudian dioperasionalkannya baru 1.000 dan ini kan harus kualitatif bukan kuantitatif,” katanya.
Ia menilai KDKMP merupakan bentuk kehadiran negara dalam memperkuat ekonomi rakyat melalui sistem distribusi barang dan jasa yang lebih berpihak kepada masyarakat luas.
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2026