BMKG Minta Tambahan Rp119 Miliar untuk Perkuat Mitigasi Bencana

Jakarta (KABARIN) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp119,09 miliar untuk memperkuat sistem observasi kebencanaan serta mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Pulau Sumatera.

Usulan tersebut disampaikan Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Menurut Guswanto, tambahan anggaran itu akan difokuskan pada tiga provinsi yang menjadi prioritas penanganan dampak bencana hidrometeorologi dan geologi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Sektor pemenuhan teknologi observasi penunjang serta percepatan rehab-rekon pascabencana di Sumatera ini menduduki posisi krusial dalam daftar pemetaan skala prioritas belanja kami," kata dia.

Guswanto menjelaskan, kebutuhan anggaran tersebut dinilai mendesak karena berkaitan dengan upaya memulihkan sekaligus memperkuat keandalan sistem deteksi dini bencana di wilayah barat Indonesia.

Menurutnya, keberadaan teknologi observasi yang memadai sangat penting untuk memastikan rantai pasokan data kebencanaan tetap berjalan optimal, terutama di daerah yang rentan terhadap bencana alam.

Pengajuan dana untuk wilayah Sumatera ini merupakan bagian dari paket usulan tambahan anggaran BMKG yang total nilainya mencapai Rp757,336 miliar. Dana tersebut disiapkan untuk menutup sebagian kekurangan pagu indikatif anggaran tahun 2027.

Selain program mitigasi dan rehabilitasi bencana di Sumatera, BMKG juga mengusulkan tambahan anggaran untuk beberapa kebutuhan lain. Di antaranya pemenuhan kewajiban pinjaman luar negeri proyek yang sedang berjalan sebesar Rp361,58 miliar, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola senilai Rp166,6 miliar, serta pengadaan fasilitas teknologi berupa cloud chamber dengan nilai Rp110 miliar.

Usulan tambahan anggaran ini muncul setelah BMKG hanya mendapatkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp2,161 triliun berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Bappenas.

Padahal, berdasarkan perhitungan lembaga tersebut, kebutuhan ideal anggaran BMKG untuk tahun 2027 mencapai Rp4,648 triliun. Artinya, terdapat selisih atau defisit anggaran sekitar Rp2,48 triliun.

Karena itu, BMKG berharap mendapatkan dukungan dari DPR agar sejumlah program prioritas, terutama yang berkaitan dengan mitigasi bencana, dapat tetap berjalan sesuai kebutuhan.

"Kami sangat mengharapkan dukungan penuh dari jajaran pimpinan serta anggota Komisi V DPR RI terhadap usulan tambahan ini, agar keandalan sistem mitigasi kebencanaan di daerah rawan seperti Sumatera dapat kembali pulih secara optimal," ujarnya.

Jika disetujui, tambahan anggaran tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem peringatan dini bencana sekaligus mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera.