Jakarta (KABARIN) - Pemerintah tengah mencari jalan keluar untuk meredam dampak kenaikan harga gas industri yang dikhawatirkan dapat membebani pelaku usaha hingga memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya saat ini sedang berdiskusi dengan berbagai pihak terkait untuk menemukan solusi yang dinilai adil bagi industri sekaligus tetap mempertimbangkan kondisi pasokan energi nasional.
“Nah itu yang kita lagi mencari (jalan) untuk menengahi. Agar jangan juga industri diberikan beban harga yang tinggi (untuk gas industri),” kata Bahlil saat ditemui di Jakarta, Kamis.
Bahlil mengungkapkan dirinya telah menggelar sejumlah pertemuan dengan asosiasi industri hingga serikat pekerja guna membahas persoalan tersebut.
“Aku sudah rapat sama mereka. Sama asosiasi, sama buruh juga sudah. Sekarang saya lagi rapat teknis dengan Pertamina untuk mencari angka yang ideal agar industri kita tetap bisa bertahan,” ujar dia menambahkan.
Menurut Bahlil, kenaikan harga gas saat ini terutama dirasakan oleh sektor industri yang tidak mendapatkan fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
“Ada kenaikan harga gas di beberapa industri non-HGBT. Karena ada dua (jenis gas), HGBT, yang memang HGBT itu sebenarnya disubsidi oleh negara. Kalau non-HGBT itu yang harga umum,” ujar Bahlil.
Ia menjelaskan, salah satu penyebab kenaikan harga gas berasal dari menurunnya produksi sejumlah sumur gas di daerah, khususnya di Jawa Barat. Kondisi tersebut membuat pasokan berkurang sehingga industri harus mencari sumber energi alternatif dari wilayah lain.
Untuk menutup kekurangan pasokan, sebagian kebutuhan gas dipenuhi melalui Liquefied Natural Gas (LNG) yang didatangkan dari berbagai daerah seperti Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Proses distribusi tersebut menambah biaya logistik yang akhirnya memengaruhi harga jual gas ke industri.
“Maka kemudian untuk menutupi itu pakai LNG. Yang namanya LNG itu kan bawa dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan itu ada penambahan cost,” kata Bahlil.
Isu kenaikan harga gas industri ini menjadi perhatian setelah muncul laporan mengenai potensi PHK besar-besaran di sektor manufaktur. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya siap melakukan mitigasi terhadap dampak yang mungkin terjadi.
Pernyataan itu menyusul laporan Ketua Umum KSPSI Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea yang menyebut dalam waktu 7 hingga 10 hari ke depan berpotensi terjadi PHK di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi, Jawa Barat.
Jumlah pekerja yang terdampak bahkan disebut bisa mencapai lebih dari 50 ribu orang apabila persoalan harga gas tidak segera menemukan solusi.
Menanggapi kondisi tersebut, Dasco mengaku telah menjalin komunikasi dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk membahas kemungkinan langkah penyelamatan industri dan tenaga kerja.
“Ya, jadi setelah kontak nanti saya juga sudah janjian dengan perwakilan dari teman-teman serikat pekerja yang terdampak. Kemudian untuk bertemu dengan Dirut Pertamina, mungkin besok, untuk kemudian membicarakan solusi mengenai perusahaan-perusahaan tadi yang mungkin bisa berdampak terhadap 55 ribu karyawan,” ujar dia.
Editor: Raihan Fadilah
Copyright © KABARIN 2026