Istanbul (KABARIN) - Pemerintah Oman menegaskan tidak mendukung penerapan biaya tol bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Meski demikian, Muscat membuka kemungkinan mengenakan tarif khusus untuk layanan yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran.
Dikutip Radio Prancis Monte Carlo Doualiya, Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi mengatakan negaranya berkomitmen menjaga Selat Hormuz tetap aman dan terbuka bagi seluruh pengguna karena jalur tersebut memiliki peran strategis bagi perekonomian global maupun negara-negara di kawasan, termasuk Iran.
Albusaidi menjelaskan Oman tidak mendukung pengenaan biaya kepada kapal yang melintas. Namun, pemerintah mempertimbangkan penyediaan layanan maritim berbayar, seperti keselamatan navigasi, kesiapsiagaan darurat, hingga penanggulangan pencemaran, sebagaimana diterapkan di Selat Malaka dan Selat Singapura.
Ia menegaskan setiap kebijakan yang berkaitan dengan Selat Hormuz akan diputuskan setelah melalui konsultasi dengan negara-negara serta perusahaan yang menggunakan jalur pelayaran tersebut.
Terkait rencana pembersihan ranjau di Selat Hormuz, Albusaidi mengatakan Oman terbuka terhadap berbagai usulan, tetapi menilai tanggung jawab utama pelaksanaannya tetap berada di tangan Iran.
Pada pertengahan Juni lalu, Iran menyatakan tengah bekerja sama dengan Oman untuk menyusun kerangka hukum baru mengenai pelayaran di Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi saat itu menyatakan kondisi di jalur strategis tersebut tidak akan kembali seperti semula setelah serangan Amerika Serikat dan Israel.
Iran sebelumnya mengusulkan penerapan biaya untuk menjamin keamanan jalur pelayaran, bukan dalam bentuk bea masuk. Namun, setelah menandatangani memorandum dengan Amerika Serikat, Teheran berkomitmen tidak akan memungut biaya apa pun terhadap kapal yang melintas selama 60 hari.
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2026