Komisi III DPR Dorong Polri Tegakkan Hukum Secara Adil Tanpa Tebang Pilih

Jakarta (KABARIN) - Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra meminta Polri terus memperkuat penegakan hukum yang adil dan tidak membedakan siapa pun dalam momentum peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

Menurut Tandra, prinsip equality before the law atau kesamaan di hadapan hukum harus benar-benar diterapkan kepada setiap orang yang berhadapan dengan proses hukum.

"Saya berharap Korps Bhayangkara senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan, menegakkan keadilan serta makin profesional, modern, transparan, dan dicintai seluruh rakyat Indonesia,” kata Tandra dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Ia menilai keberhasilan Polri dalam menuntaskan perkara-perkara besar, memberantas judi online, memerangi peredaran narkoba, hingga menangani kejahatan siber akan menjadi tolok ukur utama profesionalisme institusi kepolisian di mata masyarakat.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi Polri saat ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi dan munculnya berbagai bentuk kejahatan baru.

Selain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri juga dituntut mampu menghadapi ancaman kejahatan siber, tindak pidana perdagangan orang, kejahatan lintas negara, hingga penyebaran disinformasi yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa.

Karena itu, Tandra mendorong Polri terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat profesionalisme, serta membangun kolaborasi yang lebih erat dengan masyarakat.

Ia juga menilai penguatan pengawasan internal, penegakan kode etik, dan peningkatan kesejahteraan personel, terutama yang bertugas di garis depan, harus tetap menjadi perhatian.

Menurut Tandra, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum penting bagi Polri untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat kinerja di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak boleh digunakan untuk melayani kepentingan kelompok tertentu maupun kepentingan politik.

Presiden mengatakan hukum harus menjadi tempat berlindung bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok yang lemah.

"Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang," ujar Prabowo saat memimpin upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.