Jakarta (KABARIN) - Plt. Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Sonny Hendra Sudaryana menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan penyedia platform dalam membangun ekosistem digital yang terintegrasi guna mendorong potensi ekonomi digital Indonesia.
"Sejumlah rencana pemerintah untuk mengakselerasi potensi ekonomi digital, antara lain regulasi pro-inovasi melalui model sandbox dan perizinan yang ramah bagi perusahaan rintisan (startup)," kata Sonny dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Rencana pemerintah lainnya yaitu dukungan bagi start-up yang dipimpin perempuan maupun yang berbasis di pedesaan, katanya dalam diskusi panel bertajuk "People, Policy and Platforms: Strengthening Public Delivery for a More Inclusive Society in Indonesia"
Tiga pakar industri turut hadir dalam diskusi tersebut yakni Kepala Kemitraan & Ekosistem Investasi Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital Kemkomdigi Muhammad Faisal, Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan, dan Kepala Riset Centre for Digital Society (CfDS) Hafiz Noer.
Saat ini platform digital dinilai mampu menghadirkan visibilitas yang belum pernah ada sebelumnya terhadap ekonomi informal di Indonesia. Sebagai contoh, platform digital dapat menghasilkan data real-time mengenai pekerja on-demand, usaha mikro, dan konsumen digital pemula.
Visibilitas ini pada gilirannya memungkinkan pemerintah untuk merancang langkah-langkah yang lebih adaptif, seperti dukungan terarah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Diskusi itu menyoroti tiga bidang krusial di mana kolaborasi antara platform digital dan pemerintah memiliki potensi paling menjanjikan di Indonesia.
Pertama, pembayaran digital dan inklusi keuangan. Dompet digital dan platform pembayaran saat ini memfasilitasi akses keuangan yang lebih luas, dan berperan sebagai saluran yang efisien untuk penyaluran bantuan sosial dan bantuan darurat.
Kedua, logistik dan layanan pengiriman hingga titik akhir (last-mile). Platform pengiriman dan jaringan logistik berperan memperluas jangkauan pemerintah hingga ke masyarakat terpencil dan pekerja informal, khususnya dalam penyaluran program sosial dan tanggap darurat.
Ketiga, e-commerce dan akses pasar. Platform perdagangan elektronik atau e-commerce berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan UMKM dengan menghubungkan produsen di pedesaan ke pasar nasional, serta mendukung industrialisasi hilir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Untuk masa mendatang, para pakar menilai perlu adanya regulasi berbasis hasil dan model uji coba (sandbox) agar kebijakan tetap relevan dan efektif di tengah lanskap digital Indonesia yang cepat berubah.
Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk menguji solusi berbasis platform, belajar dengan cepat dari hasilnya, dan memperluas implementasi dari hal-hal yang telah terbukti efektif.
