Keyakinan itu timbul seiring terjaganya stabilitas makro dan berkurangnya tekanan global yang membayangi perekonomian sepanjang beberapa tahun terakhir
Jakarta (KABARIN) - Pemerintah menunjukkan keyakinan kuat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 bisa melampaui 5,4 persen. Optimisme ini muncul karena kondisi makro dinilai masih stabil dan tekanan global yang sebelumnya cukup berat kini perlahan mereda.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perekonomian tetap berada dalam kondisi baik.
“Pemerintahan sudah berjalan satu tahun, dan alhamdulillah perekonomian masih dalam situasi yang baik-baik saja. Pertumbuhan ekonomi kita 5 persen sudah tujuh tahun, artinya Indonesia tumbuh 35 persen dalam tujuh tahun di tengah ketidakpastian global dan berbagai krisis yang sudah kita lalui, termasuk perang tarif,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Airlangga menyebut tekanan global pada 2025 sudah banyak diantisipasi sehingga dampaknya semakin terkendali. Ia juga memastikan stabilitas makro tetap terjaga lewat indikator seperti naiknya kepercayaan konsumen, PMI manufaktur yang masih berada di level ekspansif, serta pasar keuangan yang terus menguat.
Nilai tukar dan inflasi juga masih berada pada rentang aman, sementara realisasi investasi sudah melampaui Rp1.400 triliun menuju target Rp1.900 triliun.
“Berbagai faktor ketidakpastian itu sudah priced-in di tahun ini. Headwind yang berat sudah kita lewati. Karena itu outlook 2026 lebih optimistis, dan kita berharap pertumbuhan di atas 5,4 persen. Tidak ada risiko yang seberat perang Ukraina, Gaza, COVID-19, maupun perang tarif, semuanya sudah dilampaui Indonesia,” kata Menko Airlangga.
Selain membahas kondisi ekonomi, Airlangga juga memaparkan langkah pemerintah untuk memperkuat diplomasi ekonomi di skala global. Beberapa fokus utamanya antara lain implementasi kesepakatan tarif 19 persen dengan Amerika Serikat, percepatan aksesi CPTPP, perluasan ruang BRICS+, hingga proses menuju keanggotaan penuh OECD.
Di sektor digital, pemerintah terus mendorong transformasi melalui ASEAN DEFA, perluasan transaksi mata uang lokal, dan interkoneksi QRIS lintas negara. Di dalam negeri, reformasi struktural kembali ditekankan dengan penyederhanaan perizinan, deregulasi, hingga penguatan Satgas P2SP agar hambatan lintas kementerian bisa diselesaikan lebih cepat.
Dalam sesi diskusi tertutup di CIFP 2025, Airlangga juga menyoroti arah kebijakan energi yang difokuskan pada pengembangan ekosistem energi hijau seperti Green Super Grid, CCS dan CCUS, serta PLTS berbasis desa. Para CEO dan pelaku usaha turut memberikan masukan terkait penguatan pasar keuangan, deregulasi, kepastian hukum, dan arah pengembangan energi terbarukan.
Airlangga menegaskan bahwa koordinasi nasional terus diperkuat untuk meningkatkan daya saing dan memastikan transformasi ekonomi berjalan efektif demi memberikan manfaat luas bagi dunia usaha dan masyarakat.
