KPK saat ini masih memeriksa Ade Kuswara dan enam orang lain yang ditangkap dalam OTT Bekasi secara intensif. Jadi, nanti kita tunggu prosesnya
Jakarta (KABARIN) - Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang berkaitan dengan dugaan suap proyek di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
“Iya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.
Budi menyampaikan penyidik masih mendalami apakah perkara yang melibatkan Ade Kuswara berkaitan dengan lebih dari satu skema kasus. Hingga kini, KPK masih fokus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Ade Kuswara bersama enam orang lain yang turut diamankan.
“Jadi, nanti kita tunggu prosesnya,” katanya.
Sesuai ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, KPK memiliki waktu satu kali dua puluh empat jam untuk menentukan status hukum tujuh orang yang diamankan, termasuk Bupati Bekasi.
Sepanjang 2025, KPK telah melakukan sejumlah operasi tangkap tangan di berbagai daerah. Operasi pertama digelar pada Maret 2025 di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setempat.
Operasi kedua berlangsung pada Juni 2025 terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
Operasi ketiga dilakukan pada 7 hingga 8 Agustus 2025 di Jakarta, Kendari, dan Makassar. Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
Operasi keempat digelar di Jakarta pada 13 Agustus 2025 dan berkaitan dengan dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
Operasi kelima dilakukan pada 20 Agustus 2025 terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan.
Operasi keenam berlangsung pada 3 November 2025 dengan penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.
Operasi ketujuh digelar pada 7 November 2025 dengan penangkapan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terkait dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di RSUD dr Harjono Ponorogo, serta gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Operasi kedelapan dilakukan pada 9 hingga 10 Desember 2025 dengan penangkapan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya terkait dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025.
Operasi kesembilan berlangsung pada 17 hingga 18 Desember 2025 di Tangerang. Dalam operasi ini, KPK menangkap seorang jaksa, dua pengacara, dan enam pihak swasta serta menyita uang sebesar Rp900 juta.
Operasi kesepuluh digelar pada 18 Desember 2025 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang, termasuk Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Operasi kesebelas dilakukan pada hari yang sama di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. KPK menangkap enam orang, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu dan Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara Asis Budianto.
