Keputusan mundur Dirut BEI di tengah dinamika IHSG justru merupakan langkah yang tepat dan dibutuhkan sebagai bentuk positive shock therapy bagi pasar,
Jakarta (KABARIN) - Pengunduran diri Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman dinilai sebagai langkah yang tepat di tengah gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan rencana demutualisasi.
“Keputusan mundur Dirut BEI di tengah dinamika IHSG justru merupakan langkah yang tepat dan dibutuhkan sebagai bentuk positive shock therapy bagi pasar,” kata Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.
Menurut Yusuf, kebutuhan pasar ketika IHSG mengalami penghentian sementara perdagangan (trading halt) bukan hanya menyoal kebijakan teknis, tetapi juga sinyal psikologis.
Mundurnya pimpinan sebagai bentuk tanggung jawab moral dianggap memberikan pesan kuat bahwa otoritas serius memulihkan kepercayaan pasar.
“Dan itu terlihat dari respons rebound pasar sesaat setelah pengumuman,” ujar Yusuf.
IHSG pada Jumat dibuka menguat 88,88 poin atau 1,08 persen ke posisi 8.321,08. Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 11,59 poin atau 1,43 persen ke posisi 824,60.
Dia menambahkan, kejatuhan IHSG juga dipicu oleh sentimen negatif Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait transparansi free float.
Oleh sebab itu, pergantian kepemimpinan dapat menjadi simbol komitmen untuk memperbaiki tata kelola yang selama ini dipersoalkan.
“Jika posisi tetap dipertahankan di tengah kegagalan menjaga stabilitas, risiko capital outflow justru lebih besar karena investor asing kehilangan kepercayaan. Jadi, mundur bukan tanda kelemahan, tapi upaya mencegah krisis kepercayaan yang lebih dalam,” jelas Yusuf.
Sama halnya, mundurnya Dirut BEI di tengah rencana demutualisasi juga dianggap memberikan sentimen positif untuk jangka panjang.
Demutualisasi menuntut standar tata kelola perusahaan (GCG) yang lebih tinggi, kata Yusuf, sehingga pergantian pejabat ini bisa dimaknai sebagai proses “pembersihan” sebelum transformasi.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan aturan demutualisasi rampung pada semester I-2026. Artinya, BEI akan dianggap lebih kredibel bila dipimpin figur baru yang bebas beban masa lalu.
“Bagi investor global, ini sinyal bahwa BEI tidak lagi menoleransi praktik ketidakterbukaan, termasuk isu free float. Jadi, meski ada sedikit ketidakpastian jangka pendek, secara struktural langkah ini membuka ruang reformasi total agar BEI pasca-demutualisasi benar-benar berkelas global dan lebih transparan,” tutur Yusuf.
Sumber: ANTARA