Kuala Lumpur (KABARIN) - Pemerintah Malaysia menegaskan tetap berdiri di belakang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai lembaga utama dunia dalam menjaga perdamaian global, meski kini muncul inisiatif baru berupa Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia, Lukanisman bin Awang Sauni, mengatakan posisi Malaysia jelas: PBB tidak boleh digeser atau digantikan oleh badan baru mana pun.
"Malaysia akan terus mempertahankan peran PBB sebagai badan utama dunia dalam menjaga perdamaian global," ujar Lukanisman dalam sidang Dewan Rakyat, Parlemen Malaysia, di Kuala Lumpur, Kamis.
Menurut Lukanisman, pemerintah Malaysia mencatat keresahan sejumlah negara yang menilai Dewan Perdamaian tidak seharusnya menjadi pengganti PBB. Hingga kini, setidaknya ada 12 negara yang memilih menolak bergabung dengan BoP, termasuk Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, dan Britania Raya.
Prancis, kata Lukanisman, bahkan secara resmi menolak pembentukan badan tersebut karena dinilai menantang sistem multilateralisme yang selama ini dijalankan PBB. Selain itu, biaya keanggotaan Dewan Perdamaian yang mencapai 1 miliar dolar AS (sekitar Rp16 triliun) juga dianggap tidak masuk akal.
Sikap serupa juga datang dari Irlandia dan Spanyol. Kedua negara itu enggan bergabung karena menilai Dewan Perdamaian hanya menambah kerangka baru yang tumpang tindih dengan mandat PBB yang sudah ada.
"Bahkan, Republik Rakyat Tiongkok dan Rusia turut mengkritik inisiatif ini sebagai sebuah strategi untuk mengesampingkan peran Dewan Keamanan PBB melalui platform yang dikendalikan secara sepihak," ujar Lukanisman.
Di luar soal geopolitik global, Malaysia juga kembali menegaskan sikap tegasnya dalam isu Palestina. Lukanisman menekankan bahwa konflik Palestina bukan sekadar isu agama, tetapi persoalan kemanusiaan, hak asasi manusia, serta hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri.
Dia menyebut rakyat Palestina berhak kembali ke tanah air mereka dan mendirikan negara berdaulat berdasarkan perbatasan pra-1967 dengan Baitulmaqdis Timur sebagai ibu kota.
Malaysia, kata dia, tidak akan mengorbankan sikap berprinsip hanya demi duduk di meja perundingan yang belum tentu menghadirkan keadilan nyata bagi Palestina dan rakyatnya.
Pemerintah Malaysia berkomitmen memanfaatkan berbagai jalur diplomasi, mulai dari PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), hingga ASEAN, agar suara rakyat Palestina terus terdengar di panggung internasional sekaligus mendorong penyelesaian konflik secepatnya.
"Malaysia akan tetap teguh bersama Palestina karena perjuangan mereka adalah perjuangan kita (Malaysia), dan kemenangan mereka adalah kemenangan kemanusiaan," jelas Lukanisman.
Sumber: ANTARA
