Jakarta (KABARIN) - Sekretariat Wakil Presiden menekankan pentingnya kerja sama berbagai pihak untuk mendorong perkembangan UMKM sekaligus memperkuat peran perempuan dalam perekonomian.
Hal ini dibahas dalam forum silaturahmi dan dialog yang digelar di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta.
Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa menyebut kegiatan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam membangun ekonomi masyarakat yang lebih kuat melalui kolaborasi lintas sektor.
"Sebagai bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat, kami menyelenggarakan silaturahmi dan dialog kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dunia usaha, dan organisasi masyarakat," kata Tina Talisa dikutip dari akun Instagram resminya @tina_talisa, Kamis.
Forum ini melibatkan banyak pihak mulai dari kementerian, lembaga, akademisi, hingga pelaku usaha dan organisasi masyarakat.
Momentum pertemuan ini juga bertepatan dengan semangat peringatan Hari Perempuan Internasional yang menyoroti pentingnya peran perempuan dalam pembangunan ekonomi.
Menurut Tina, forum ini menjadi wadah untuk menyatukan langkah agar program penguatan UMKM dan pemberdayaan perempuan bisa berjalan lebih terarah dan memberi dampak nyata.
"Tujuannya untuk mendorong penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan," ujarnya.
Ia juga menyoroti masih belum jelasnya ukuran yang digunakan untuk menilai perkembangan UMKM, khususnya terkait istilah naik kelas.
"Kita itu belum punya kriteria apa yang dinamakan naik kelas. Jadi kita sering kali, mari kita dorong naik kelas. How do we define naik kelas? Dari mikro ke kecil kah? Karena nambah pegawai kah? Karena nambah aset kah? Karena nambah omset kah? Karena nambah literasi keuangannya atau apa?" kata Tina.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah pihak menyampaikan pandangan terkait kondisi dan tantangan di lapangan.
Deputi dari Bappenas Maliki mengungkapkan jumlah perempuan yang menjadi wirausaha di Indonesia masih tergolong rendah.
"Ini kalau kita lihat dari sisi proporsi wirausaha perempuan itu mungkin baru sekitar 37 persen,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Investasi menilai legalitas usaha masih menjadi hal penting yang perlu diperhatikan oleh pelaku UMKM, terutama usaha mikro.
"Kami mengajak kepada stakeholders itu sama-sama untuk bagaimana supaya para pelaku usaha UMKM ini terutama yang mikro ya, supaya mereka mau punya NIB," kata Riyatno.
Dari sisi data, BPS menilai kontribusi ekonomi perempuan masih perlu ditingkatkan agar bisa memberikan dampak yang lebih optimal.
“Kita masih punya banyak PR, bahwa perempuan-perempuan kita bekerja bisa jadi karena terpaksa, karena memang butuh, karena harus. Tetapi kemudian apakah kontribusi mereka itu bisa cukup memberikan kontribusi untuk seperti yang kita harapkan,” katanya.
Ketua Umum IWAPI Nita Yudi menegaskan perempuan memiliki kemampuan yang kuat dalam menjalankan usaha dan mampu menghadapi berbagai tantangan.
"Jadi, perempuan juga harus berusaha, tidak hanya laki-laki. Kita lihat bahwa perempuan paling kuat, paling struggle," ujarnya.
Selain itu, aspek sertifikasi halal juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar.
"Tidak ada pengecualian, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia, even itu produk Amerika, akhirnya harus bersertifikasi halal. Mungkin ini harus menjadi sebuah komitmen," kata Euis.
Di sisi lain, dukungan lingkungan usaha juga dianggap penting agar pengusaha perempuan bisa berkembang lebih optimal.
"Banyak pengusaha perempuan dan kita ini butuh support system, juga butuh dukungan dari pemerintah, dan juga butuh wadah yang sehat untuk teman-teman perempuan bisa berkarya," ujarnya.
Sumber: ANTARA
