Istanbul (KABARIN) - Bruno Rodríguez Parrilla, Menteri Luar Negeri Kuba, menuduh Amerika Serikat meningkatkan tekanan ekonomi terhadap negaranya, termasuk melalui sanksi yang disebutnya berdampak pada krisis bahan bakar di Kuba.
"Pemerintah (AS) terus mengisyaratkan kemungkinan tindakan militer terhadap (Kuba) karena 'negara itu hancur' … dan akan menjadi suatu kehormatan untuk membebaskannya," sindir Rodriguez di platform X, Selasa (5/5).
"Hal sinis dan munafik dari (tindakan) ini adalah bahwa AS selama beberapa dekade telah berupaya menghancurkan negara itu dengan melancarkan perang ekonomi; dan pemerintah itu melakukannya dengan semangat lebih besar dalam dua bulan terakhir melalui penerapan dua Perintah Eksekutif yang bersifat genosida," ujarnya.
Rodríguez menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional dan “kejahatan internasional”, termasuk pembatasan ekonomi, ancaman militer, hingga langkah koersif lintas negara.
“Baik blokade ekonomi dan pengepungan energi maupun langkah-langkah koersif ekstrateritorial yang baru; ancaman serangan militer dan agresi itu sendiri adalah kejahatan internasional,” katanya.
Namun, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio membantah adanya blokade minyak terhadap Kuba.
"Tidak ada blokade minyak terhadap Kuba, secara spesifik," kata Rubio dalam konferensi pers.
Kuba saat ini dilaporkan menghadapi krisis bahan bakar dan pemadaman listrik luas, yang oleh pihak Kuba dikaitkan dengan kebijakan sanksi dan embargo energi dari AS sejak 30 Januari.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump sebelumnya disebut mengeluarkan perintah eksekutif yang memberi tekanan tambahan pada sektor energi Kuba, termasuk ancaman tarif terhadap negara pemasok bahan bakar.
Rodríguez menolak pernyataan AS tersebut dan menuduh adanya ketidaksesuaian pernyataan dari pejabat Washington.
"Ia memilih untuk berbohong. Ia bertentangan dengan Presiden dan Juru Bicara Gedung Putih," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pembatasan tersebut telah membuat pasokan bahan bakar ke Kuba sangat terbatas dalam beberapa bulan terakhir, yang memperburuk kondisi krisis energi di negara itu.
Sumber: ANAD
