Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila
Jakarta (KABARIN) - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menjalankan mazhab ekonomi Pancasila sebagai dasar utama dalam pembangunan nasional. Hal itu disampaikan dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Ia menekankan bahwa arah ekonomi nasional harus berpihak kepada rakyat serta menjunjung tinggi nilai keadilan sosial dan persatuan bangsa.
“Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu atau wilayah tertentu saja. Negara, menurutnya, harus hadir untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.
“Ekonomi kita harus berkeadilan sosial, ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir, negara harus menjaga keseimbangan, negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan,” ucapnya.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti pentingnya pelayanan publik yang efektif serta birokrasi yang kuat sebagai fondasi kemajuan negara. Ia menegaskan pemerintah harus mampu memberikan kepastian hukum dan mendukung dunia usaha dalam menciptakan lapangan kerja.
“Tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum," tuturnya.
Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat institusi negara, termasuk melalui peningkatan kesejahteraan aparatur, sebagai bagian dari upaya menciptakan birokrasi yang bersih dan profesional.
“Ada yang sampai hampir 300 persen naiknya penghasilan hakim-hakim kita,” ucapnya.
Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi serta perbaikan tata kelola birokrasi di seluruh kementerian dan lembaga.
“Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua,” ujarnya.
Dalam penguatan ekonomi kerakyatan, Prabowo juga menyoroti perkembangan Koperasi Merah Putih yang terus diperluas di berbagai daerah, dengan target puluhan ribu koperasi beroperasi hingga akhir tahun.
“Koperasi Merah Putih sudah 1.061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20 ribu kooperasi, dan di akhir tahun harus di atas 60 ribu," kata Kepala Negara.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui pengembangan energi baru terbarukan, termasuk percepatan energi surya dan konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik untuk mengurangi ketergantungan impor BBM.
“Kita sudah canangkan akan membangun seratus gigawatt dari tenaga surya dalam tiga tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergatungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga," pungkas Presiden.
Sumber: ANTARA
