Washington (KABARIN) - Pemerintahan Presiden Donald Trump memasuki masa penutupan untuk pertama kalinya dalam hampir tujuh tahun akibat kebuntuan politik dengan Partai Demokrat. Perseteruan ini mencerminkan polarisasi politik yang semakin dalam dan berdampak besar pada kehidupan rakyat Amerika.
Konflik antara pemerintahan Presiden Donald Trump dan Partai Demokrat semakin memanas, memicu shutdown pemerintahan federal AS pada 1 Oktober 2025—peristiwa yang tak terjadi selama hampir tujuh tahun terakhir.
Penyebab utama kebuntuan ini adalah ketidaksepakatan soal anggaran, termasuk penolakan Demokrat terhadap pemotongan dana program kesehatan yang dinilai vital bagi jutaan warga berpenghasilan rendah.
Pemerintah Trump mengambil langkah keras dengan memotong pendanaan dan membatasi program di negara bagian yang dipimpin Demokrat, bahkan mencoba membubarkan badan-badan federal yang dikuasai oleh partai lawan.
Trump menuding Demokrat sebagai penyebab utama penutupan pemerintahan, dan siap memulai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal jika negosiasi tidak menemui titik temu.
Sementara itu, Partai Demokrat menunjukkan solidaritas dan ketegasan yang jarang tampak, bersikukuh menolak rancangan anggaran yang dianggap merugikan rakyat. Konflik ini kini lebih panas dan keras dibandingkan putaran shutdown sebelumnya, meningkatkan kebencian serta polarisasi di antara warga Amerika.
Dampak shutdown sudah mulai dirasakan, dengan ribuan pegawai federal yang dinonaktifkan, penutupan layanan publik, dan gangguan signifikan di berbagai sektor pemerintahan. Organisasi seperti Kantor Anggaran Kongres memperkirakan kerugian ekonomi mingguan mencapai ratusan miliar rupiah.
Meski tekanan meningkat, harapan akan solusi kompromi masih ada, dengan prediksi kesepakatan sementara bisa dicapai pada akhir Oktober 2025. Namun, berlarutnya shutdown berpotensi menimbulkan efek negatif yang lebih besar pada keamanan nasional dan kesejahteraan rakyat.
Kondisi ini menggambarkan tantangan berat yang dihadapi politik AS dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan meredakan ketegangan partisan demi kebaikan bangsa dan dunia.
