Ini harus diperbarui. Semua pesantren, bangun sekecil apapun harus ada PBG. Karena itu, sambil membenahi itu, Pak Menteri PU menjamin semua jenis perizinan free,
Jakarta (KABARIN) - Pemerintah berencana membuka layanan hotline khusus bagi masyarakat yang ingin melaporkan bangunan sekolah atau pondok pesantren yang dianggap berisiko roboh. Langkah ini diambil untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan dini terhadap potensi kecelakaan bangunan.
Nomor hotline tersebut akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Melalui layanan ini, masyarakat diharapkan bisa berperan aktif dalam menjaga keselamatan lingkungan pendidikan, terutama setelah maraknya kasus ambruknya bangunan sekolah di beberapa daerah.
“Kita buka hotline, nanti dikasih tahu nomornya. Tolong disampaikan kepada masyarakat, pesantren-pesantren yang merasa rawan, konsultasi saja dengan hotline,” kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan, layanan ini dibuat untuk mempermudah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam memantau kondisi bangunan pesantren serta menindaklanjuti jika ditemukan masalah di lapangan.
Selain hotline, pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas Pembangunan Pesantren yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan pendataan serta pemeriksaan bangunan.
Menurut Muhaimin, satgas tersebut dibentuk agar kejadian tragis seperti ambruknya bangunan pondok tidak terulang kembali.
“Setelah kita lakukan audit, sambil terus melakukan inventarisasi dan pengecekan, lalu nanti kita carikan anggarannya. Sejauh mana dan seberapa besar anggarannya nanti akan kita umumkan. Tapi tentu pemerintah seadanya dulu, belum bisa semuanya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pengelola pesantren agar segera memperbarui izin mendirikan bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung.
“Ini harus diperbarui. Semua pesantren, bangun sekecil apapun harus ada PBG. Karena itu, sambil membenahi itu, Pak Menteri PU menjamin semua jenis perizinan free,” tambahnya.
Muhaimin juga meminta pembangunan pesantren yang belum memiliki izin untuk dihentikan sementara.
“Yang penting dipastikan semua proses bangunan tanpa izin hentikan dulu. Saya minta kepada seluruh pesantren-pesantren yang sedang membangun untuk menghentikan sementara karena harus izin,” katanya.
Langkah ini diambil setelah insiden ambruknya bangunan mushala di lantai tiga Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo pada 29 September lalu yang menewaskan 63 orang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan seluruh korban telah ditemukan oleh tim SAR gabungan.
