Target defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), yang masih di bawah batas 3 persen menjadi modal penting untuk menjaga persepsi positif pasar
Jakarta (KABARIN) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai defisit APBN 2026 yang berada di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi modal penting dalam menjaga persepsi positif pasar.
“Target defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), yang masih di bawah batas 3 persen menjadi modal penting untuk menjaga persepsi positif pasar,” kata Rizal di Jakarta, Jumat.
Ia menegaskan bahwa kepercayaan investor saat ini sangat dipengaruhi oleh kredibilitas kebijakan ekonomi pemerintah. Menurutnya, pelaku pasar cenderung lebih berhati-hati dalam kondisi ketidakpastian global.
Rizal menjelaskan, sejumlah indikator seperti kenaikan BI-Rate menjadi 5,75 persen, pelemahan nilai tukar rupiah di kisaran Rp17.700–Rp17.900 per dolar AS, serta tingginya suku bunga global, membuat investor semakin selektif dalam menempatkan dana di negara berkembang, termasuk Indonesia.
Kondisi tersebut, lanjutnya, berpotensi meningkatkan biaya pembiayaan pemerintah apabila persepsi risiko pasar ikut naik. Karena itu, disiplin fiskal dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas kepercayaan investor.
Meski demikian, ia menilai target defisit 2,68 persen masih menjadi sentimen positif karena berada di bawah ambang batas 3 persen, selama diikuti konsistensi kebijakan fiskal dan reformasi struktural.
“Asalkan diikuti konsistensi kebijakan fiskal dan reformasi struktural,” ujarnya.
Rizal juga menekankan bahwa pemerintah tidak dapat hanya bergantung pada penerbitan utang untuk pembiayaan, melainkan perlu memperkuat kepercayaan pasar melalui disiplin fiskal, pendalaman pasar keuangan domestik, serta peningkatan efektivitas belanja negara.
Ia menambahkan, beban bunga utang dalam APBN 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp600 triliun, sehingga kenaikan imbal hasil surat utang dapat mempersempit ruang fiskal untuk program prioritas pemerintah.
Sumber: ANTARA
