Mestinya, awal Juli ini pertamax akan diturunkan harganya.
Jakarta (KABARIN) - Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi memperkirakan harga bahan bakar minyak nonsubsidi seperti Pertamax berpotensi mengalami penurunan pada awal Juli 2026 seiring turunnya harga minyak dunia.
Ia menyebut kondisi pasar minyak global saat ini sudah jauh lebih stabil dibandingkan beberapa waktu lalu ketika harga sempat menembus lebih dari 100 dolar Amerika Serikat per barel akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
“Mestinya, awal Juli ini pertamax akan diturunkan harganya,” ujar Fahmy ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa.
Menurutnya, saat ini harga minyak dunia berada di kisaran sekitar 80 dolar AS per barel setelah meredanya ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang sebelumnya sempat memicu gangguan pasokan energi global.
Fahmy menjelaskan salah satu faktor utama lonjakan harga sebelumnya adalah penutupan Selat Hormuz yang sempat memicu kekhawatiran kelangkaan pasokan minyak dunia. Namun setelah jalur tersebut kembali terbuka, tekanan harga mulai berkurang.
Meski begitu, ia menilai kondisi pasar energi global masih berpotensi fluktuatif karena perundingan antara Amerika Serikat dan Iran belum menghasilkan kepastian jangka panjang.
“Jadi, masih fluktuasi entah sampai kapan. Tetapi, khusus untuk Indonesia, kalau harga pertamax di atas harga pasar ketika dievaluasi, maka pemerintah harus menurunkannya,” kata Fahmy.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menilai ada peluang penurunan harga BBM nonsubsidi seiring membaiknya sentimen global dan pergerakan harga minyak dunia.
Ia menyebut potensi tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi, termasuk penguatan nilai tukar rupiah dan peningkatan investasi.
Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipasi dalam menghadapi dinamika pasar energi global.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyampaikan bahwa meskipun ada sinyal perbaikan dari perundingan internasional, kondisi masih sangat dinamis sehingga pemerintah harus tetap waspada.
“Optimistis harus, namun langkah antisipatif juga harus dilakukan,” ujarnya.
Sumber: ANTARA
