Kota Padang (KABARIN) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat, pada akhir November 2025.
Pelaksana Tugas Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Reski Wahyudi mengatakan dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan akan digunakan untuk mendukung proses rehabilitasi infrastruktur di wilayah terdampak.
"Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah mengucurkan dana APBN sebesar Rp1,1 triliun untuk pemulihan infrastruktur di Kota Padang," kata Reski di Padang, Rabu.
Pada tahap awal, pekerjaan akan difokuskan pada rehabilitasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago. Selain itu, pemerintah juga akan menangani sejumlah titik rawan banjir.
Upaya tersebut mencakup pembangunan dinding penahan tanah, penguatan tebing sungai, hingga pembangunan cekdam untuk mengendalikan sedimen di sepanjang aliran Batang Kuranji dan Air Dingin.
Meski anggaran telah disiapkan, Reski mengatakan pelaksanaan proyek secara optimal masih bergantung pada penyelesaian persoalan pembebasan lahan oleh Pemerintah Kota Padang.
"Kami berharap Pemkot Padang dapat mempercepat prosesnya sehingga target pelaksanaan di Agustus dapat terealisasi," ujarnya.
Kementerian PU melalui BWS Sumatera V Padang menargetkan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat diselesaikan dalam waktu tiga tahun.
Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan pemulihan infrastruktur akan dilakukan secara menyeluruh. Program tersebut meliputi penyelesaian pembebasan lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, pembangunan sarana pengendali banjir, hingga penguatan tata ruang sebagai langkah mitigasi bencana jangka panjang.
"Pemkot Padang siap memberikan dukungan penuh penyelesaian persoalan lahan," kata Fadly.
Ia juga menyatakan pemerintah daerah tidak menutup kemungkinan melakukan relokasi warga apabila langkah tersebut dinilai menjadi solusi terbaik untuk melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan dengan risiko bencana tinggi.
Sumber: ANTARA
