Jakarta (KABARIN) - Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik tegas kepada sejumlah pengusaha nasional yang masih menyimpan modal dan hasil usahanya di luar negeri, meski telah mendapatkan berbagai fasilitas dari pemerintah.
"Kita kasih konsesi tambang, kita kasih konsesi perkebunan, kita kasih lagi kredit dari bank pemerintah, bank milik rakyat, tapi mereka begitu berhasil hasil usahanya tidak ditempatkan di Indonesia," kata Presiden Prabowo dalam siaran YouTube Sekretariat Negara di Jakarta, Rabu.
Pernyataan ini jadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak ingin praktik aliran dana ke luar negeri terus terjadi. Prabowo menegaskan, di masa kepemimpinannya, hal seperti ini tidak akan dibiarkan berlanjut.
Menurutnya, kekayaan alam dan potensi ekonomi Indonesia seharusnya dikelola dan dinikmati oleh bangsa sendiri, bukan justru mengalir ke luar negeri. Ia juga mengingatkan pentingnya rasa nasionalisme bagi para pengusaha dan pemilik modal.
"Bangsa Indonesia tidak mau jadi sawahnya orang lain, tidak mau jadi ladangnya orang lain, bangsa Indonesia ingin kekayaan Indonesia di tangan dan dinikmati oleh rakyat Indonesia," kata Presiden menegaskan.
Prabowo bahkan menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang dinilai tidak memiliki semangat patriotisme, terutama jika lebih memilih kepentingan asing dibanding kepentingan nasional.
Kritik ini muncul di tengah upaya pemerintah mempercepat program hilirisasi sebagai strategi utama untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Langkah ini dianggap penting agar Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga menghasilkan produk bernilai tambah.
Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Prabowo secara simbolis memulai 13 proyek hilirisasi tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, dengan total nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
Proyek-proyek ini mencakup pembangunan fasilitas strategis di sektor energi, mineral, hingga pertanian. Beberapa di antaranya termasuk pembangunan kilang gasoline di Cilacap dan Dumai, serta fasilitas pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim.
Dalam pelaksanaannya, proyek ini melibatkan sejumlah BUMN besar seperti Pertamina, MIND ID, Krakatau Steel, dan PTPN. Pemerintah juga menargetkan proyek-proyek tersebut berjalan secara paralel untuk mempercepat realisasi investasi dan pembangunan industri dalam negeri.
Langkah ini jadi bagian dari upaya besar pemerintah untuk membangun ekosistem industri yang lebih kuat, sekaligus memastikan kekayaan Indonesia benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Editor: Raihan Fadilah
Copyright © KABARIN 2026