Jakarta (KABARIN) - Pemerintah memperkuat upaya pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui percepatan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau bedah rumah dengan target mencapai 400 ribu unit pada 2026.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Jumat, mengatakan pemerintah saat ini meningkatkan skala program perbaikan rumah secara signifikan.
Ia mencontohkan, jumlah rumah yang ditangani di Jakarta meningkat dari 158 unit pada tahun lalu menjadi 10.000 unit pada tahun ini.
Menurut Maruarar, percepatan program ini membutuhkan dukungan lintas pihak, termasuk pemerintah daerah dan instansi terkait agar pelaksanaannya berjalan optimal.
Ia juga mengapresiasi dukungan Kementerian Dalam Negeri yang dinilai telah mengeluarkan kebijakan yang mendukung program tersebut. Pemerintah, lanjutnya, menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan bantuan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat di desil 1 hingga 4.
Maruarar menegaskan program perbaikan rumah harus dilakukan secara transparan karena menggunakan dana publik. Ia menyebut seluruh kebutuhan anggaran dan material dibuka kepada publik agar terjadi persaingan harga yang sehat.
“Saya pikir ya begini, uang rakyat ini harus bener-bener transparan, jangan basa-basi. Buka aja, berapa anggarannya, berapa kebutuhannya, berapa harganya, kemudian yang termurah bisa menang,” ujarnya.
Ia menyebut ke depan pemerintah menargetkan penurunan signifikan jumlah RTLH yang saat ini tercatat mencapai 18,8 juta unit pada 2025. Bahkan, ia mengusulkan penambahan target BSPS menjadi 2 juta unit pada 2027.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah turut mendukung pelaksanaan program, termasuk melalui pembebasan BPHTB dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mencatat terdapat sekitar 824 ribu rumah tidak layak huni di Jakarta, yang menjadi salah satu fokus penanganan program tersebut.
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2026