Pemerintah Dinilai Punya Ruang Sesuaikan Harga Pertamax

Penurunan harga minyak dunia membuka ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga pertamax.

Jakarta (KABARIN) - Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, menilai pemerintah masih memiliki ruang untuk menyesuaikan harga Pertamax mengikuti pergerakan harga minyak dunia yang tengah melandai, dengan catatan subsidi BBM tetap diarahkan secara tepat sasaran.

Ia menjelaskan peluang penyesuaian itu muncul seiring harga minyak global yang mulai turun setelah adanya kesepakatan damai sementara di pertengahan Juni. Pada perdagangan 22 Juni 2026, harga minyak Brent tercatat berada di kisaran 80 dolar Amerika Serikat per barel.

"Penurunan harga minyak dunia membuka ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga pertamax. Penyesuaian ini bukan mengembalikan ke harga lama, melainkan menurunkan secara wajar mengikuti perkembangan pasar. Seberapa besar angkanya, pemerintah dan Pertamina yang memegang perhitungannya," ujar Piter di Jakarta, Selasa.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pasar minyak global masih penuh ketidakpastian karena dinamika geopolitik di Timur Tengah belum sepenuhnya stabil, termasuk potensi gangguan di jalur distribusi seperti Selat Hormuz.

Piter menilai fluktuasi harga minyak tersebut juga berdampak langsung pada asumsi makro ekonomi Indonesia, termasuk harga minyak mentah Indonesia dan nilai tukar rupiah yang rentan terhadap tekanan global.

Menurutnya, pemisahan yang tegas antara BBM subsidi dan nonsubsidi perlu diperjelas agar kebijakan energi lebih terarah dan tidak menimbulkan distorsi di masyarakat.

"Kewajiban pemerintah adalah menjaga BBM bersubsidi. BBM non-subsidi seharusnya dibiarkan mengikuti harga pasar. Dengan begitu masyarakat paham mana harga yang dijaga pemerintah dan mana yang mengikuti pasar," kata dia.

Ia juga menyoroti potensi peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi seperti Pertalite jika harga tidak segera disesuaikan. Kondisi tersebut dinilai dapat menekan kuota subsidi dan berisiko menimbulkan kelangkaan.

Selain itu, Piter menekankan pentingnya pembenahan distribusi BBM subsidi agar benar benar tepat sasaran, serta mendorong percepatan transisi energi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan dan biomassa untuk mengurangi ketergantungan pada BBM.

Dari sisi fiskal, ia menilai ruang kebijakan pemerintah lebih banyak terletak pada efisiensi belanja dan penentuan prioritas program dibandingkan peningkatan penerimaan negara.

Piter menyebut pelandaian harga minyak dunia dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk menata ulang kebijakan energi dan fiskal agar lebih tahan terhadap guncangan global sekaligus menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.