Bahlil Pastikan Kontrak Impor Minyak Rusia Sudah Berjalan

Jakarta (KABARIN) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kontrak impor minyak mentah dari Rusia telah dijalankan dan masih berpeluang untuk dikembangkan lebih lanjut.

“Saya coba cek secara teknis, ya. Tapi yang saya tahu kontrak sudah dilakukan oleh Lemigas, BLU dari Kementerian ESDM,” kata Bahlil saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Terkait besaran volume impor, Bahlil menyebut jumlah minyak mentah yang didatangkan dari Rusia masih dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan dan perkembangan kerja sama kedua negara.

“Untuk volumenya masih bisa berkembang lebih banyak lagi. Namun, nanti saya cek kembali detail kontraknya,” ujarnya.

Menurut Bahlil, kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antarpemerintah (government-to-government/G2G) yang telah dibangun antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Ia juga mengungkapkan telah melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Energi Rusia guna memperkuat implementasi kerja sama di sektor energi.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menegaskan Indonesia tetap melanjutkan rencana impor minyak mentah dari Rusia meskipun jalur pelayaran di Selat Hormuz kembali dibuka setelah meredanya ketegangan di Timur Tengah.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari realisasi komitmen impor sebanyak 150 juta barel minyak mentah dari Rusia yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026. Kesepakatan itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia.

Di sisi lain, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergey Tolchenov mengatakan hingga kini pemerintah Indonesia belum menyampaikan permintaan yang lebih spesifik terkait pembelian minyak maupun kerja sama pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Menurut Tolchenov, masih diperlukan pembahasan teknis mengenai jenis minyak yang dibutuhkan, volume pembelian, pelabuhan tujuan, hingga mekanisme pembayaran sebelum kerja sama dapat direalisasikan secara penuh.

“Kami memerlukan informasi yang lebih spesifik dari pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia mengenai jenis minyak yang dibutuhkan, jumlahnya, pelabuhan yang digunakan, serta skema pembayarannya,” kata Tolchenov.