Tuban, Jawa Timur (KABARIN) - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memanggil Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Arief Setiawan Handoko untuk membahas lonjakan harga gas industri yang belakangan menjadi sorotan.
Pemanggilan itu dilakukan usai Bahlil meresmikan fasilitas Mini LNG Plant milik PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur, Kamis.
“Pak Arief, habis ini ikut saya. Kita bahas tentang gas untuk industri,” kata Bahlil.
Menurut Bahlil, persoalan harga gas industri kini menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan Presiden bahkan menghubunginya untuk membahas isu tersebut.
“Tadi Pak Presiden telepon saya di jalan soal ini,” ujarnya.
Bahlil menjelaskan kondisi harga gas industri di Jawa Timur masih relatif stabil. Namun, situasi berbeda terjadi di kawasan Jawa Barat, Banten, Bekasi, dan Jakarta yang mengalami kenaikan harga.
Ia menyebut salah satu penyebab utama kenaikan tersebut adalah menurunnya produksi atau lifting gas di wilayah-wilayah tersebut. Akibatnya, pasokan melalui jaringan pipa berkurang sehingga pemerintah dan pelaku usaha harus memanfaatkan LNG yang biayanya lebih tinggi.
“Terpaksa kami pakai LNG. Sehingga, harganya memang agak naik. Nah, ini yang kita harus cari jalan tengah untuk mendorong ke sana,” kata Bahlil.
Isu kenaikan harga gas industri sebelumnya juga mendapat perhatian DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya siap mencari solusi setelah muncul laporan potensi PHK massal di salah satu pabrik keramik besar di Bekasi.
Laporan tersebut disampaikan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea yang menyebut lebih dari 50 ribu pekerja berpotensi terdampak akibat tingginya harga gas industri.
Dasco mengatakan DPR akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk manajemen perusahaan dan sektor energi, untuk mencari jalan keluar agar ancaman PHK dapat dihindari.
“Ya, jadi setelah kontak nanti saya juga sudah janjian dengan perwakilan dari teman-teman serikat pekerja yang terdampak. Kemudian untuk bertemu dengan Dirut Pertamina, mungkin besok, untuk kemudian membicarakan solusi mengenai perusahaan-perusahaan tadi yang mungkin bisa berdampak terhadap 55 ribu karyawan,” ujarnya.
Pemerintah kini tengah mengkaji berbagai opsi, termasuk evaluasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), guna menjaga daya saing industri sekaligus mencegah dampak lebih luas terhadap tenaga kerja.
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2026