Menkeu Tolak Pinjaman IMF, Kemenkeu: Ekonomi Indonesia Masih Kuat

IMF pada dasarnya merupakan lembaga yang berfokus pada mitigasi risiko. Karena itu, proyeksinya cenderung lebih konservatif

Jakarta (KABARIN) - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herman Saheruddin menjelaskan alasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak tawaran fasilitas pinjaman dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

Tawaran pembiayaan senilai 20 miliar dolar AS hingga 30 miliar dolar AS itu disampaikan ketika Purbaya menghadiri Pertemuan Musim Semi IMF dan Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meeting) yang berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat, pada 13–17 April 2026.

Herman mengatakan fasilitas tersebut merupakan instrumen pembiayaan yang disiapkan IMF bagi negara-negara yang menghadapi risiko maupun kondisi darurat. Namun, pemerintah menilai fundamental ekonomi Indonesia masih solid sehingga belum membutuhkan dukungan pendanaan tersebut.

“Karena nature-nya mereka (IMF) melihatnya dari sisi risiko. Karena mereka itu produk utamanya adalah pembiayaan untuk menghadapi risiko,” kata Herman saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, fokus utama IMF memang berada pada aspek mitigasi risiko sehingga pendekatan dan proyeksi yang digunakan cenderung lebih konservatif.

Sementara itu, pemerintah memandang prospek ekonomi nasional masih positif. Pertumbuhan ekonomi dinilai tetap terjaga, diikuti komitmen pemerintah mempertahankan defisit APBN di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Atas dasar itu, pemerintah memutuskan belum perlu memanfaatkan fasilitas pembiayaan darurat yang ditawarkan IMF.

“Kalau kita terima pembiayaan itu, artinya pembiayaan itu pembiayaan untuk menghadapi kondisi dengan risiko tinggi. Kita kondisi masih terkendali, kita tumbuh waktu itu bisa kencang, terus ditawarin pendanaan darurat gitu, ya tentu saja with all due respect, kita belum butuh saat itu,” jelas Herman.

Ia juga menjelaskan bahwa skema pembiayaan IMF memiliki karakter berbeda dibandingkan lembaga keuangan multilateral lainnya, seperti Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan Bank Dunia (World Bank).

Menurut Herman, AIIB lebih banyak menyalurkan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan yang bersifat komersial maupun berbasis proyek. Sementara Bank Dunia menyediakan pembiayaan yang lebih beragam, mencakup dukungan pembangunan sekaligus mitigasi risiko.

Berbeda dengan keduanya, IMF lebih berorientasi pada penyediaan dana untuk membantu negara menghadapi tekanan ekonomi atau situasi darurat.

”Bedanya kalau IMF itu dia memang lebih menekankan pada sisi risk-nya. Kalau World Bank itu dia ada sisi risknya, tapi ada juga sisi development-nya,” tutur Herman.

Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan IMF dan Bank Dunia menawarkan fasilitas pembiayaan sebesar 20 miliar dolar AS hingga 30 miliar dolar AS kepada negara-negara yang membutuhkan dukungan di tengah meningkatnya ketidakpastian global, terutama akibat konflik di Timur Tengah.

“Saya bilang sama dia (IMF dan Bank Dunia), sekarang saya belum butuh (pinjaman), karena saya sendiri punya persediaan hampir 25 miliar dolar AS (setara Rp428,77 triliun dengan kurs Rp17.150 per dolar AS),” kata Purbaya.

Meski menyambut baik tawaran tersebut, Purbaya memastikan kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam kondisi aman sehingga pemerintah belum memerlukan tambahan pendanaan darurat.

“Saya masih punya uang sebesar 25 miliar dolar AS juga, yang kami pegang untuk negara sendiri. Mereka (IMF dan Bank Dunia), 25 miliar dolar AS untuk beberapa negara. Jadi, kondisi keuangan kita masih aman,” tuturnya.