Jakarta (KABARIN) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membeberkan sejumlah alasan sulitnya menangani masalah misinformasi dan disinformasi di era digital yang kini semakin masif dalam masyarakat.
"Memang kalau kita lihat di aspek perkembangan daripada hoaks, misinformasi maupun disinformasi di era digital itu semakin sulit ditangani," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Mediodecci Lustarini dalam sebuah temu media di Jakarta, Kamis.
Lustarini mengatakan kemajuan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) telah melahirkan fenomena deep fake, di mana hoaks yang disebar tidak terbatas oleh teks atau gambar. Kini, deep fake dapat hadir dalam bentuk video dan suara yang makin sulit dibedakan dengan aslinya.
Semakin masif misinformasi itu, maka semakin banyak pula jumlah konten manipulatifnya. Proses penyebarannya juga lebih cepat daripada proses verifikasi.
Kesulitan berikutnya yakni motif penyebaran yang beragam dan cenderung cepat karena adanya multiply effect dari konten tersebut.
"Ada yang memang dilihat ini karena menyebar, karena memang ada agenda politik atau agenda finansial dan ada juga orang iseng doang hanya untuk tes the water, hanya untuk mengetes kemampuan dia untuk membuat konten," kata Lustarini.
"Dan itu banyak dampaknya nyata, membahayakan, memprovokasi dan bisa menimbulkan konflik sosial. Itu yang sekarang menjadi persoalan," tambahnya.
Persoalan berikutnya yakni kredibilitas media konvensional yang semakin tergerus disebabkan adanya krisis kepercayaan masyarakat.
Ia mencontohkan adanya segelintir tokoh media terjun ke dunia politik atau bisnis media yang masih cukup bergantung dengan belanja pemerintah.
Hasilnya, masyarakat mencoba mencari alternatif untuk mencari sumber informasi dibandingkan dari media konvensional.
Misinformasi dan disinformasi kian kuat dengan adanya perilaku masyarakat yang gemar menyebarkan informasi.
Guna mengatasi permasalahan tersebut, Kemkomdigi pun sudah melakukan sejumlah upaya seperti melakukan kampanye terkait dengan bijak mengecek informasi sebelum menyebarkannya.
Kementerian juga telah melakukan beberapa pendekatan, seperti melakukan patroli siber untuk melakukan penelusuran dan penurunan konten-konten menyesatkan yang beredar di media sosial.
"Penurunan daripada konten baik secara langsung dilakukan oleh Kemkomdigi maupun bekerja sama dengan platform," kata dia.
Penanganan pada hoaks turut dijalankan melalui pelabelan yang fungsinya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak terbawa oleh informasi hoaks.
Berikutnya, Kemkomdigi melakukan moderasi konten bekerja sama dengan platform digital, khususnya di media sosial. Namun, ia menjelaskan bahwa penurunan konten secara langsung hanya bisa berasal dari situs atau mesin pencari.
"Tapi kalau untuk media sosial itu yang melakukan take down adalah platformnya. Jadi yang kami lakukan adalah kami memberikan list of issues yang harus di take down," ucap dia.
