Jakarta (KABARIN) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa kepastian terkait kebijakan bekerja dari rumah atau work from home akan diumumkan dalam waktu dekat, tepatnya pada Selasa (31/3).
“Sabar saja, itu saya dengar kemungkinan besar, kemungkinan, ya, akan disampaikan resmi besok. Jadi, saya enggak mau mendahului,” ujar Tito saat ditemui di kawasan parlemen, Jakarta.
Ia belum membeberkan detail kebijakan tersebut. Namun, Kementerian Dalam Negeri dipastikan akan memberikan arahan lanjutan kepada pemerintah daerah terkait pelaksanaannya.
“Iya, pasti ada (imbauan ke pemda),” katanya.
Sebelumnya, Airlangga Hartarto juga telah memberi sinyal bahwa kebijakan ini akan diumumkan sebelum akhir Maret.
“Akan diumumkan (kebijakan WFH) sebelum akhir bulan (Maret),” kata Airlangga.
Kebijakan ini disiapkan sebagai langkah untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak di tengah kondisi energi global yang sedang bergejolak.
Rencananya, skema WFH akan diterapkan satu hari dalam seminggu bagi aparatur sipil negara termasuk PNS dan PPPK. Sementara itu, sektor swasta hanya akan mendapatkan imbauan, bukan kewajiban.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan tersebut tidak akan mengganggu kinerja ekonomi secara keseluruhan jika diterapkan secara tepat.
"Enggak (mengganggu), kalau kita pilih dengan cermat. Kalau kita pilih Jumat, jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen lah, saya nggak tahu detailnya karena bisa berubah-ubah tergantung harga minyak," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sektor penting seperti industri dan layanan publik tetap berjalan seperti biasa karena tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari jarak jauh.
Selain itu, kebijakan ini dinilai berpotensi mengurangi konsumsi bahan bakar karena mobilitas masyarakat ikut menurun, meski besaran penghematannya masih bergantung pada kondisi harga minyak dunia.
Sumber: ANTARA
