Jakarta (KABARIN) - Presiden Prabowo Subianto menilai arah perekonomian Indonesia perlu diperbaiki agar kekayaan sumber daya alam yang dimiliki bangsa dapat benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, Prabowo menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tujuh tahun terakhir mencapai sekitar 35 persen. Namun, pada saat yang sama, jumlah penduduk miskin dan rentan miskin justru meningkat sebesar 3,4 persen pada periode 2017-2024, sementara kelas menengah turun 4,7 persen dalam periode yang sama.
"Saudara-saudara jawaban harus ilmiah, jawaban harus matematis dan menurut saya jawabannya adalah bahwa kemungkinan besar, bukan kemungkinan, saya yakin, sistem perekonomian yang kita jalankan berada di dalam trayektori yang tidak tepat. Mungkin perbedaan kita dengan negara-negara seperti Meksiko, India, Filipina dan lain sebagainya adalah perbedaan sistemik," kata Prabowo.
Presiden juga menyoroti rendahnya rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2024 yang hanya mencapai 11 persen. Angka itu dinilai tertinggal dibandingkan sejumlah negara lain seperti Meksiko sebesar 25 persen, Filipina 21 persen, India 20 persen, dan Kamboja sebesar 15 persen.
Menurut Prabowo, apabila arah kebijakan ekonomi saat ini terus dipertahankan, maka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan menghadapi tantangan besar di masa mendatang.
Ia menegaskan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran bangsa berkaitan erat dengan kedaulatan negara, termasuk dalam menghadapi dinamika global.
Selain itu, Prabowo turut menyoroti praktik-praktik kecurangan yang dilakukan sejumlah oknum pengusaha, mulai dari tidak melaporkan keuntungan secara faktual hingga mendirikan perusahaan di luar negeri untuk mendapatkan harga jauh di bawah normal.
Presiden juga menyinggung posisi Indonesia sebagai produsen utama sejumlah komoditas, namun harga jual ekspornya masih banyak ditentukan pihak luar negeri. Ia mencontohkan harga kelapa sawit yang disebut masih ditentukan negara lain.
Secara khusus, Prabowo mengingatkan pentingnya menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
"Rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita, saudara-saudara. Dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian. Mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional," kata Presiden.
Ia menilai prinsip-prinsip tersebut telah dirumuskan secara jelas oleh para pendiri bangsa sehingga tidak perlu dicari tafsir lain di luar konstitusi.
"Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita," demikian Prabowo Subianto.
Sumber: ANTARA
