Moskow (KABARIN) - Kelompok negara E3 — yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Jerman — menyatakan siap turun tangan membantu proses penyelesaian konflik di Jalur Gaza setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.
“Kami menyambut baik kesepakatan gencatan senjata di Timur Tengah, rencana pembebasan para sandera, serta dimulainya kembali bantuan kemanusiaan bagi penduduk sipil di Gaza,” bunyi pernyataan bersama yang dirilis kantor Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, seperti dikutip dari RIA Novosti, Sabtu.
Ketiga negara Eropa itu menegaskan pentingnya agar semua pihak yang terlibat melaksanakan kewajiban mereka sepenuhnya tanpa penundaan. E3 juga siap ikut mendukung pembicaraan tahap lanjutan dari rencana Gaza dan berkontribusi langsung dalam pelaksanaannya.
“Sebagai bagian dari upaya ini, kami sepakat bahwa Dewan Keamanan PBB harus memberikan dukungan penuh terhadap rencana ini dan mendukung implementasinya,” lanjut pernyataan tersebut.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan untuk memulai tahap pertama rencana perdamaian di Jalur Gaza.
Dalam tahap awal itu, Hamas akan membebaskan warga Israel yang mereka sandera, sementara Israel bakal menarik pasukannya ke garis yang sudah disepakati. Kedua pihak juga sepakat membebaskan ratusan tahanan Palestina dari penjara Israel, termasuk mereka yang sebelumnya divonis penjara seumur hidup atas tuduhan terorisme.
Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengonfirmasi bahwa mereka telah menyetujui kesepakatan tersebut, yang mencakup pembebasan para sandera dari Gaza.
Pada 29 September lalu, Trump juga merilis rencana 20 poin untuk menyelesaikan konflik Gaza. Beberapa di antaranya adalah mewujudkan gencatan senjata dalam 72 jam, membebaskan para sandera, dan memastikan Hamas serta faksi lain tidak lagi terlibat dalam pemerintahan Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Menurut rencana itu, wilayah Gaza nantinya bakal dikelola oleh komite teknokratik Palestina yang bersifat netral dan apolitis, di bawah pengawasan dewan internasional yang dipimpin oleh Trump.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti-OANA
