Karena kami sudah cek satu-satu. Teman-teman kami turunkan tim mengecek, dan bukti-buktinya ada. Banyak yang mengeluh akhirnya kami turunkan tim silent ke lapangan cek langsung...,
Jakarta (KABARIN) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengambil langkah tegas dengan mencabut izin 2.039 kios, distributor, dan pengecer pupuk subsidi yang terbukti melakukan pelanggaran. Langkah ini diambil demi melindungi para petani di seluruh Indonesia agar tidak terus dirugikan oleh permainan harga.
"Ada keluhan petani seluruh Indonesia, kami temukan ada 2.039 kios, distributor, pengecer yang bermasalah, hari ini kami umumkan izinnya dicabut," kata Amran dalam konferensi pers di Jakarta.
Pencabutan izin ini dilakukan setelah tim Kementerian Pertanian melakukan investigasi dan menemukan banyak pelanggaran. Beberapa di antaranya adalah kenaikan harga pupuk subsidi jenis NPK dan urea hingga 18 sampai 20 persen dari harga eceran tertinggi. Kondisi ini jelas memberatkan petani yang seharusnya mendapat pupuk dengan harga terjangkau.
“Karena kami sudah cek satu-satu. Teman-teman kami turunkan tim mengecek, dan bukti-buktinya ada. Banyak yang mengeluh akhirnya kami turunkan tim silent ke lapangan cek langsung. Kami temukan langsung harganya, pembelian pupuk, buktinya kita ambil, kita simpan,” jelasnya.
Akibat praktik curang tersebut, Kementerian Pertanian memperkirakan kerugian mencapai sekitar Rp600 miliar per tahun. Jika dibiarkan selama 10 tahun, nilainya bisa membengkak hingga Rp6 triliun.
Amran menegaskan, langkah tegas ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar sektor pertanian bersih dari praktik manipulasi yang merugikan petani. Ia juga memastikan pencabutan izin ini tidak akan mengganggu distribusi pupuk karena pasokan sudah diperhitungkan dengan matang, terutama menjelang masa tanam puncak pada Desember hingga Januari.
“Tapi kalau ada yang merasa benar, boleh menyampaikan klarifikasi kepada direksi Pupuk Indonesia. Tetapi hari ini kita cabut, ini nggak boleh, nggak boleh terjadi. Ini permainan sudah lama,” tegas Amran.
Sebagai langkah lanjutan, Kementerian Pertanian akan mengganti kios bermasalah dengan mitra baru yang lebih profesional. Pemerintah juga mendorong Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih untuk ikut dalam rantai distribusi agar jalur pasok lebih efisien dan transparan.
Amran menjelaskan, perbaikan sistem distribusi pupuk ini penting agar subsidi bisa tepat sasaran dan kesejahteraan petani meningkat. Dengan stok pupuk nasional mencapai 9,5 juta ton dan 5,9 juta ton sudah disalurkan, pemerintah optimistis sistem baru ini akan memperkuat ketahanan pangan nasional secara menyeluruh.
