Jakarta (KABARIN) - Kementerian Kehutanan mencatat 27.136 Kelompok Tani Hutan atau KTH di seluruh Indonesia berhasil mencetak nilai transaksi ekonomi mencapai Rp2,9 triliun. Keberhasilan ini tak lepas dari pendampingan 10.050 penyuluh kehutanan yang tersebar di 38 provinsi.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan berdasarkan data dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Kehutanan, para penyuluh yang mendampingi ribuan kelompok tani tersebut berhasil menggerakkan ekonomi masyarakat lewat berbagai kegiatan usaha berbasis hutan.
"Data aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Kehutanan menunjukkan sebanyak 10.050 penyuluh kehutanan yang tersebar di 38 provinsi telah mendampingi 27.136 KTH dan berhasil mencatatkan Nilai Transaksi Ekonomi KTH sebesar Rp2,9 triliun," ujar Rohmat saat membuka Musyawarah Nasional Penyuluhan Kehutanan 2025 di Jakarta.
Acara tersebut mengusung tema Transformasi Penyuluhan Kehutanan dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat untuk Mendukung Pembangunan Kehutanan. Rohmat menjelaskan bahwa penyuluhan kehutanan merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, merupakan investasi jangka panjang yang lambat laun mengubah perilaku masyarakat," ujarnya.
Ia menilai keberhasilan para penyuluh dan kelompok tani ini menjadi bukti nyata bahwa sektor kehutanan mampu memberi kontribusi besar terhadap produk domestik bruto nasional.
Selain itu, lewat program Perhutanan Sosial, tercatat Nilai Ekonomi Nasional atau NEKON sebesar Rp1 triliun yang berasal dari 3.146 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial atau KUPS.
"Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan dan NEKON menjadi indikator keberhasilan penyuluh kehutanan dalam pendampingan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata terhadap PDB nasional dari sektor non swasta," jelas Rohmat.
Capaian ekonomi itu diperoleh dari aktivitas 10.094 kelompok tani yang didampingi oleh 3.138 penyuluh ASN, 6.029 penyuluh swadaya masyarakat, dan 883 penyuluh swasta.
"Belum termasuk NEKON dari program Perhutanan Sosial yang mencapai Rp1 triliun dari 3.146 kelompok yang didampingi 2.137 pendamping, dimana 58,8 persennya adalah penyuluh kehutanan," tambahnya.
